Kamis, Januari 28, 2021

Gunung Merapi Kembali Erupsi, Keluarkan Awan Panas Guguran

YOGYAKARTA (SR28) - Gunung Merapi kembali erupsi pada 27 Januari 2021 siang. Jarak luncur awan panas mencapai 3 kilometer. Saat ini, Merapi di...

Jambi Kembali Terima 17.240 Dosis Vaksin Covid-19

JAMBI (SR28) - Berdasarkan rencana pemerintah Jambi, jumlah vaksin Covid-19 itu akan mulai di distribusikan ke 9 kabupaten kota lainnya yang belum...

Belum Ada Laporan Bencana, Status Provinsi Jambi Masih Kesiapsiagaan

JAMBI (SR28) - Berdasarkan pemantauan BPBD Provinsi Jambi, ketinggian muka air sungai Batanghari disejumlah daerah masih berada pada kisaran 12 hingga 13...

Sudah Ada 430 Pasien Covid-19 Tanpa Gejala Yang Dirawat Di Rumah isolasi Milik Pemprov Jambi

JAMBI (SR28) - Sejauh ini sedikitnya sudah ada 430 pasien yang dirawat di 2 rumah isolasi milik pemerintah provinsi Jambi itu sejak...

Technology

Bupati pimpin apel siaga Karhutla di Merangin

MERANGIN - Sampai jelang akhir Juli 2020 sekarang ini, kondisi Kabupaten Merangin masih aman terhadap kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Belum ditemukan adanya titik api di 24 kecamatan dalam Kabupaten Merangin.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Merangin H. Al Haris usai menjadi Inspektur upacara kedisiplinan dan Apel Siaga Karhutla 2020 di halaman depan kantor bupati Merangin, Senin (27/7/2020).

‘’Mudah-mudahan Merangin selalu aman dari Karhutla. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk selalu siaga, jangan ditatanan kehidupan New Normal Covid-19 ini kita lengah dengan Karhutla,’’ujar Bupati.

Jaga betul pinta bupati, hutan Merangin jangan sampai ada  yang terbakar. Jangan ada lagi warga  yang membuka lahan dengan cara membakar.  Jika masih ada warga yang membuka lahan dengan cara membakar akan diusut tuntas.
Sedikit saja ada warga yang membakar lahan terang bupati, akan terpantau lewat Satelit.

‘’Pada tatanan kehidupan New Normal ini, jangan sampai daerah kita kena asap karena udara yang berasap dapat menurunkan imun tubuh,’’harap Bupati.

Bupati minta seluruh masyarakat Kabupaten Merangin konsisten menjaga keutuhan hutan dan lahan dari kabakaran, sehingga kondisi udara di Bumi Tali Undang Tambang Teliti tetap segar.

‘’Pada Juni 2020 lalu mamang sempat terbaca ada dua titik panas atau hotspot yang diduga dari Karthula di Merangin. Tapi sekarang sudah hilang dan Karhutla di Merangin dalam kondisi nihil,’’terang Bupati.

- Advertisement -

Pjs Gubebrnur Jambi Ikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila Secara Virtual

JAMBI (SR28) - Ikut peringatan Hari Kesaktian Pancasila melalui siaran virtual. Pemerintah Provinsi Jambi ajak masyarakat memahami arti Pancasila sebagai falsafah negara ditengah pandemo Covid-19.

Tak Ada Anggaran, Satpol PP Kota Jambi Pungut Biaya Tes Urin dari Pegawai

KOTA JAMBI - 196 pegawai tidak tetap Satpol PP Kota Jambi jalani peemriksaan tes urin narkotika dibawah pengawas BNN Kota Jambi. Anehnya, kegiatan tes urin narkotika ini dilakukan dengan biaya pribadi masing-masng pegawai. Hal tersebut lantaran Satpol PP Kota Jambi tak memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Isu Copy Paste Warnai Pandangan DPRD Terhadap Ranperda Provinsi Jambi

JAMBI (SR28) - Lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemprov Jambi dinilai sebagian besar fraksi di DPRD Jambi ebagai usulan copy paste dari daerah lain.

Isu Copy Paste Warnai Pandangan DPRD Terhadap Ranperda Provinsi Jambi

Isu Copy Paste Warnai Pandangan DPRD Terhadap Ranperda Provinsi Jambi

Posted by JAMBI28 TV on Wednesday, September 16, 2020
Ranperda Pemprov Jambi dianggap copy paste dari daerah lain

Jelang Natal dan Tahun Baru, Sebanyak 40 Ton Pasokan Daging Beku Tersedia

JAMBI - Jelang perayaan natal 2020 dan tahun baru 2021, kantor wilayah Bulog Jambi memastikan pasokan daging beku untuk seluruh wilayah provinsi Jambi dalam kondisi aman. untuk mengantisipasi tingginya permintaan, kanwil Bulog Jambi sudah menyiapkan daging beku sebanyak 40 ton.

Latest News

Pemkab Luruskan Soal Zona Merah COVID-19 Di Tanjabbar

KUALA TUNGKAL (SR28) - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Juru Bicara Satgas COVID-19 bantah jika Tanjab Barat saat ini masuk ke...

TEGA! Bapak Ini Disiram Saat Sedang Tertidur Pulas

Seorang Pria renta disiram orang tak dikenal saat tengah tertidur pulas. Tak diketahui apa maksud dari seseorang yang mneyiram tersebut.

UNIK! Band Ini Gelar Konser Di Dalam Balon, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Sebuah grup band asal Amerika Serikat yakni The Flaming Lips Band menggelar sebuah konser di dalam balon. Uniknya mereka tetap mematuhi protokol...

Belasan Rumah Terbakar Di Palembang, Pengakuan Tersangka Bikin Geram

PALEMBANG (SR28) - Tangis histeris mewarnai proses pemadam kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan KH Ahmad Dahlan Palembang, Senin...

Misteri Kematian Rapper K-Pop Iron, Diduga Tewas Dibunuh?

KOREA SELATAN (SR28) - Polisi sebelumnya sempat menyatakan bahwa mereka belum menemukan kecurigaan atau bukti adanya kemungkinan pembunuhan. Karena...

Music

Toko Karpet Hangus Terbakar

KOTA JAMBI (SR28) - Kebakaran hebat melanda sebuah ruko yang menjual aneka karpet dan plastik di kawasan gang siku, Pasar, Kota Jambi. Meski tak sampai merembet ke bangunan lainnya, tapi apo sulit dipadamkan, lantaran banyaknya material mudah terbakar yang ada di toko tersebut.

Kebakaran hanguskan sebuah ruko di gang Siku, Kota Jambi

Kantor SAR Jambi Bersiap Hadapi Kemungkinan Buruk Terjadinya Bencana

JAMBI (SR28) - Kantor SAR jambi bersiap ahadapi keungkinan buruk terjadinya bencana di seluruh wilayah Jambi khususnya yang akan terjadi di sepanjang aliran sungai Batanghari.

Korem 042 Gapu Jambi Siapkan Ratusan Personel Selama Pilkada Jambi

JAMBI - Komando Resort Militer 042 Gapu telah menyiapkan 10 satuan setingkat Kompi untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Provinsi Jambi 9 Desember 2020 mendatang, khsusnya untuk 3 daerah rawan konflik di Jambi.

Gokil! China Punya Matahari Buatan, 10 Kali Lebih Panas

JAMBI - China sukses menyalakan 'Matahari' buatan, menandai perkembangan tenaga nuklir Negeri Tirai Bambu. China punya penelitian fusi nuklir yang menciptakan reaktor HL-2M atau Matahari buatan.

Mengapa julukannya demikian? Sebab, reaktor tersebut menggunakan medan magnet kuat yang mengombinasikan plasma panas sehingga suhunya melampaui 150 juta derajat Celcius. Suhu itu, 10 kali lebih panas dari inti Matahari.

Culture

- Advertisement -

Status Siaga Karhutla Masih Diperpanjang Hingga Akhir Oktober

JAMBI (SR28) - Satuan tugas kebakaran hutan danlahan (Karhutla) hingga akhir bulan Oktober berdasarkan data sepanjang tahun 2020 ini sudah ada sebanyak 200 Hektare lahan terbakar.

Gubernur Jambi Ajak Masyarakat Pererat Persatuan dan Kesatuan

JAMBI (SR28) - Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk mempererat persatuan dan kesatuan guna menyukseskan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan,...

Ardy Daud Lantik Sudirman Sebagai Sekda Provinsi Jambi

JAMBI (SR28) - Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Jambi, Restuardy (Ardy) Daud melantik H.Sudirman,SH,MH sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (16/10/2020 sore) dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (16/10/2020) sore.

Pelantikan Sudirman sebagai Sekda Provinsi Jambi didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

Dalam arahannya, Ardy Daud mengemukakan bahwa berbagai tantangan dalam pemerintahan dan pelayanan publik dihadapkan kepada Sekda, untuk dicarikan solusinya.

Ardy Daud menekankan dua hal kepada Sekda Provinsi Jambi yang beru dilantik, yakni mendukung kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 dan penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi, agar penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi terus ditingkatkan, yakni dengan mendorong pelaksanaan Protokol Kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Sekda, kata Ardy Daud, akan mendukung tugas-tugas dan kebijakan kepala daerah (gubernur) dan juga berperan sebagai sekretaris gubernur. Untuk itu, Sekda harus membangun sinergi dengan instansi vertikal, terutama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

- Advertisement -

Must Read

Polresta Jambi Terjunkan 646 Personel Untuk Pengamanan TPS Besok

KOTA JAMBI - Dari sisi pengamanan, pihak Polresta Jambi sedikitnya telah menyiapkan 646 personel yang akan diterjunkan untuk pengamanan Pilkada besok.

646 personel Polresta Jambi itu, akan diterjukan untuk mengamankan 1.334 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Kota Jambi. Pembagiannya sendiri dari 646 personel tersebut, akan dibagi menjadi 2 personel polisi yang ditugaskan untuk mengamankan 10 TPS.

Sudah Punya Belum? Tanaman Ini Bawa Hoki di Rumah

Berikut adalah tanaman hias pembawa hoki 2021 menurut Feng Shui: Pohon Uang Feng shui merekomendasikan tanaman...

4 Pengedar Narkoba Ditangkap Polres Bungo

BUNGO (SR28) - Tim Satuan Reserse narkoba Polres Bungo berhasil mengamankan 4 pengedar narkoba jenis Sabu, Ekstasi dan Ganja yang selama ini beroperasi di wilayah kabupaten Bungo, Jambi.

Keempat pelaku yang diamankan merupakan sindikat jarigan Lapas Kelas II B Muara Bungo. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 4 Kg ganja, 83 gram Sabu dan Ekstasi sebanyak 1,50 gram.

4 Pengedar Narkoba Ditangkap Polres Bungo

4 Pengedar Narkoba Ditangkap Polres Bungo

Posted by JAMBI28 TV on Wednesday, September 16, 2020
4 Pengedar narkoba di Bungo ditangkap bersama barang bukti

Berita Duka, Alfred Reidl Meninggal Dunia

AUSTRIA (SR28)- Kabar duka muncul dari dunia sepak bola tanah air. Pelatih timnas kelas senior yang sempat membawa Indonesia maju ke babak final versus Malaysia dalam ajang AFF 2010 itu telah meninggal dunia. Reidl meninggal di Negara Austria pada Selasa malam (8/9/2020) dalam usia 70 tahun.

Meski kala itu Indonesia belum juara dalam melawan kesebelasan Malaysia, namun performa dan capaian timnas yang digawangi oleh Alfred kala itu mampu membangkitkan semangat optimisme yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam dunia persepakbolaan.

Selamat jalan Mr.Alferd

Bupati Safrial Pimpin Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Program Redistribusi Tanah

KUALA TUNGKAL (SR28) - Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. H. Safrial MS pimpin langsung sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 dalam rangka program Redistribusi Tanah yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Selasa (01/09/2020).

Disampaikan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Taufik SH. MH, sidang ini merupakan tindak lanjut dari telah dilaksanakannya penyuluhan, inventarisasi, dan identifikasi terhadap subyek dan obyek redistribusi tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

"Selain itu juga telah dilakukan pengukuran dan pemetan terhadap 250 bidang tanah yang berada di Desa Kemuning Kecamatan Bram Itam, serta 100 bidang tanah di Desa Tungkal I Kecamatan Bram Itam," paparnya.

Lebih lanjut Taufik dalam sambutannya menjelaskan, Redistribusi tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberian tanah negara yang bersumber dari objek redistribusi tanah kepada subjek redistribusi tanah.

"Kriteria yang termasuk subjek redistribusi tanah diantaranya petani, buruh tani, nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, guru honorer, pekerja harian lepas, buruh, PNS dengan pangkat paling tinggi golongan IIIa, TNI/Polri berpangkat paling tinggi Letda/Ipda, serta penggarap tambak garam yang tidak memiliki tanah," sebut Taufik.

Sementara itu, Bupati dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan redistribusi tanah merupakan implementasi dari amanat undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, serta undang-undang nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian serta diperluas dengan Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma Agraria.

"Tujuan redistribusi tanah adalah mengadakan pembagian dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah," jelas Bupati.

lanjut, Safrial menyampaikan secara umum tahapan kegiatan redistribusi tanah tidak ada yang berbeda dengan pemberian hak milik kepada subjek redistribusi tanah perorangan, namun terdapat beberapa penyesuaian yang akan dijelaskan secara rinci dalam tahapan pelaksanaan kegiatan."tipal nya.

Turut Hadir dalam sidang, Sekda Tanjab barat Ir. H. Agus Sanusi, Asisten 1 Pemerintahan dan kesra Hidayat, SH, Kepala PMD Nor Setyo budi S. Sos, Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Zainuddin, Perwakilan Polres tanjab Barat, Dinas PU dan Tata ruang, Kadis Koperasi, Usaha Kecil Syafriwan, SE, Perwakilan Kesbangpol Taufik, Ketua Himpunan kerukunan Tani Indonesia H. Syaifudin, SE, Kepala Sub. Seksi Landeform dan konsulidasi tanah kantor pertahanan Bagus Pamungkas, Plt. Kasi penataan pertanahan  Koko Sumarwan, S.ST. (Sabri)

Belum Ada Laporan Bencana, Status Provinsi Jambi Masih Kesiapsiagaan

JAMBI (SR28) - Berdasarkan pemantauan BPBD Provinsi Jambi, ketinggian muka air sungai Batanghari disejumlah daerah masih berada pada kisaran 12 hingga 13...

Lifestyle Magazine

Ini Penyebab Munculnya Fenomena Awan Tsunami di Aceh

MEULABOH - Fenomena alam,awan berbentuk gelombang selimuti langit Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Pada senin pagi.gumpalan awan jenis arcus yang muncul secara tiba-tiba dan sempat menggelapkan kota meulaboh ini membuat warga panik. Namun badan Meteorologi Geofisika Nagan Raya, meminta warga tidak panik karena itu hanya fenomena alam biasa.

Sumber: JAMBI28 TV

Masih Lemahnya Kesadaran Masyarakat di Indonesia Dengan Terbukti Banyaknya Pelanggaran Terhadap Larangan Melakukan Kerumunan Pada Masa Pandemi Covid 19 Corona Virus

Oleh : Haidir S.Ag.,M.H.

Manusia saat ini tengah menghadapi suatu krisis global yang mungkin menjadi salah satu krisis terbesar dalam kehidupan manusia. Kondisi ini menuntut setiap elemen masyarakat, pemerintah, dan elit politik untuk bersinergi dalam mengatasi kompleksitas implikasi yang ditimbulkan dari mulai kesehatan, ekonomi, sosial politik, sampai budaya. Karena Persebaran pandemi Covid-19 yang semakin meluas menyebabkan krisis kesehatan nasional bahkan global. Pemerintah Indonesia telah menyatakan status kedaruratan kesehatan pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Akan tetapi krisis kedaruratan semacam ini tidak bisa dipandang sederhana. Karena situasi kedaruratan (state of emergency) memberikan kekuasaan luar biasa kepada negara yang tidak dimiliki ketika situasi normal, hal ini lazim disebut sebagai Emergency Power.

Untuk menangani wabah tersebut, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang dipilih pemerintah. Aparat kepolisian pun dikerahkan dalam mengatasi wabah virus corona di Tanah Air. Secara garis besar, polisi bertugas dalam membubarkan kerumunan massa, menangani penyebar berita bohong atau hoaks, serta penimbun bahan pokok.

Awalnya, Kapolri mengeluarkan Maklumat Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Melalui maklumat yang ditandatangani Idham pada 19 Maret 2020, Kapolri meminta masyarakat tidak berkerumun.

Adapun, tindakan pengumpulan massa terdiri atas empat hal.

Pertama, pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Kedua, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga. Ketiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan.

Keempat, unjuk rasa, pawai dan karnaval. Terakhir, kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa.

Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan penyakit zoonosis, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu :

1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)

Kapolri pun juga mengeluarkan telegram bagi jajarannya, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020, ancaman pidana bagi mereka yang melawan imbauan polisi untuk membubarkan diri bertambah. "Menolak atau melawan petugas yang berwenang sebagaimana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218 KUHP dan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagaimana UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) dan (2),"

Dalam Pasal 14 ayat 1 UU tentang Wabah Penyakit Menular disebutkan, siapa saja yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000. Sementara, Pasal 14 ayat 2 UU yang sama menuliskan, bagi siapapun yang karena kealpaannya mengakibatkan terhalanginya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam hukuman kurungan enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000. Polisi mengantisipasi bentuk pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi selama PSBB antara lain kejahatan yang terjadi pada saat arus mudik (street crime), kerusuhan/penjarahan yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pmberatan. Tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363, 365, 406, dan 170 KUHP.

Bentuk kejahatan lainnya, yakni upaya menghambat kemudahan akses sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 77 juncto Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 79 Ayat (1) dan (2). Kemudian, ancaman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi atau melanggar penyelenggaraan kesehatan seperti tertuang Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Namun kenyataannya ditengah Langkah hukum yang telah diambil pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid 19 masih saja banyak  masyarakat tidak mematuhinya. Meskipun penyebaranCovid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat tetapi dengan  berbagai upaya yang berbentuk himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya.

Berbagai hoax mengenai kondisi cuaca dan iklim di Indonesia sebagai kondisi yang tidak akan menimbulkan penyebaran luas atau hoax terkait ramuan ataupun obat-obatan yang dianggap dapat mencegah timbulnya Covid 19 ternyata mampu mempengaruhi masyarakat untuk tidak sepenuhnya menganggap virus ini sebagai ancaman sehingga masih banyaknya pelanggran pelangran emnegenai protocol kesehtan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, Pemerintah telah dan selalu menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap disiplin dalam menjaga kesehatan dan menjalankan pola hidup yang sehat. Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat tetap melakukan physical distancing dan mengikuti berbagai protokol kesehatan demi mencegah penularan Virus Covid-19 ini. Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuat empat strategi untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus Corona COVID-19 salah satunya penggunaan masker. Masyarakat diwajibkan menggunakan masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Diharapkan agar dengan memakai masker mata rantai penularan COVID-19 mampu dicegah dan perkembangannya dapat diminimalisir dan bahkan dimusnahkan.

Sayangnya, sekalipun Pemerintah telah melakukan edukasi dan sosialisasi tentang Covid-19, mengubah perilaku individu dari masyarakat ternyata tidaklah mudah. Banyak warga yang masih mengacuhkan peringatan Pemerintah. Di banyak tempat, penerapan New Normal justru difahami dan dijalankan oleh banyak warga dengan cara normal seperti layaknya seperti sebelum dilanda Virus Covid-19. Padahal, sebagai warga negara Indonesia yang baik, adalah wajib hukumnya mematuhi aturan Pemerintahan yang ada untuk kebaikan masayrakat itu sendiri. Apalagi kini wabah Covid-19 sedang menunjukkan taringnya. Karenanya, seluruh masyarakat indonesia diharapkan berperan aktif menjalani segala anjuran dan aturan terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sedini mungkin.

Terkait dengan hal tesrebut, dibutuhkan penegakan hukum sanksi denda yang tegas bagi yang melanggar protokol kesehatan berupa penggunaan masker umumnya di Provinsi Jambi dan khususnya di Kabupaten Merangin agar masyarakat sadar akan pentingnya meminimalisir tiap harinya kasus positif Covid-19 di Indonesia. Namun ketegasan di sini juga perlu dibarengi dengan kebijaksanaan dari Pemerintah Kabupaten Merangin agar pesan-pesan dari pemegang kekuasaan dapat didengar dan anjurannya dapat dilaksananan. Sikap Pemerintah seperti ini sangat urgen di saat-saat suasana kehidupan masyarakat tidak kondusif dan tampak tidak menentu akibat wabah Covid-19 dengan segala akibat buruknya dan sisi negatifnya yang sangat berpenguh terutama dibidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan juga pendidikan masyarakat.

Gubernur Apresiasi Perjanjian Kerjasama IDI dan Polda Jambi Di Bidang Pelayanan Kesehatan

JAMBI (SR28) - Gubernur Jambi Dr.Drs.H. Fachrori Umar, M.Hum mengapresiasi perjanjian kerjasama antara Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jambi dan Kepolisian Daerah Jambi dibidang pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran. Pernyataan ini disampaikannya usai menyaksikan penandatanganan kerjasama antara IDI wilayah Jambi dan Kepolisian Daerah Jambi, Selasa (21/7) bertempat di hotel Shang Ratu.

Gubernur mengharapkan kerjasama ini mampu berkontribusi bagi pelayanan kesehatan dan penegakkan hukum dalam praktik kedokteran di Provinsi Jambi. Hadir pada kesempatan tersebut Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Shantyabudi, Ketua IDI Wilayah Jambi Dr. dr. H. Deri Mulyadi, sedangkan Ketua Umum PB IDI Dr. Daeng M.Faqih hadir secara virtual dari Jakarta.

“Saya sangat mengapresiasi penandatanganan perjanjian kerjasama Ikatan Dokter Indonesia dan kepolisian daerah, semoga agenda ini mampu berkontribusi bagi pelayanan kesehatan dan penegakan hukum dalam praktik kedokteran di provinsi Jambi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini dokter di Indonesia termasuk provinsi Jambi menghadapi berbagai isu kesehatan baik dari masalah gizi, penyakit menular, hingga BPJS Kesehatan. Berrbagai masalah tersebut menjadi tantangan dokter untuk meningkatkan profesionalisme. Peningkatan profesionalisme ini tentu membutuhkan regulasi serta komitmen antara para pemangku kepentingan dalam menjalankan praktik kedokteran dan mendapat kepercayaan dari semua pihak. Beberapa kendala yang dihadapi juga dimana terdapat beberapa pelanggaran yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum sehingga dibutuhkan proses hukum dan mekanisme kedisiplinan dalam praktek kedokteran, “ ujar Gubernur.

Dilanjutkan Gubernur melalui kerjasama Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jambi dengan kepolisian daerah Jambi ini dapat memberikan solusi terkait masalah pelayanan kesehatan dan penegakan hukum dan praktik kedokteran di provinsi Jambi. “ Saya berharap berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi dalam proses penegakan hukum di provinsi Jambi, tentunya kesepakatan ini juga merupakan salah satu bentuk inovasi dari Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jambi dan Kepolisian Daerah Jambi dalam membangun sinergi untuk mewujudkan dan menumbuhkan peran dalam masyarakat sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Semoga dengan dilaksanakannya kerjasama ini Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jambi dan Kepolisian daerah Jambi dapat saling bertukar data dan informasi dalam rangka pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada akhirnya saya berharap hasil kesepakatan ini dapat membantu pemerintah dalam berbagai bidang seperti pelayanan kesehatan, praktik kedokteran, bantuan pengamanan, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia” katanya.

Sementara itu Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Shantyabudi menyatakan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan dalam bidang, tukar menukar data dan/ atau informasi, Bidang Pembinaan (litbang, penyuluhan, rekrutmen atau seleksi), bidang operasional (pelayanan, kesehatan, praktek kedokteran, bantuan pengamanan dan penegakan hukum) serta meningkatan kapasitas sumberdaya manusia. “ Dengan penandatanganan diharapkan adanya koordinasi antara penegak hukum dan dokter termasuk di dalamnya petugas kesehatan. Oleh karena itu sering sekali saya sampaikan kepada semua yang saya bahwa jika ada yang telah kesepakan yang ditandatangani maka kita tidak lagi bicara tentang kaami tetapi kita, temui ditandatangani kita tidak lagi berbicara kami bicaranya kita. Kalau kita bicara kita, maka kita bersama-sama untuk membangun Indonesia. Hukum kesehatan akan terus berkembang dengan dinamika masyarakat, hukum kesehatan mengatur hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan, dalam pelayanan kesehatan dokter, rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan lain dengan pasien Ikatan Dokter Indonesia merupakan organisasi profesi yang mempunyai kode etik dan disiplin dalam pelayanan kedokteran sebagai sebagai aset bangsa yang perlu dibina dan dilindungi. Dan Polri dalam menjalankan profesinya mengalami berbagai tantangan sehingga memerlukan kerjasama dalam aspek pelayanan kesehatan, bantuan pengamanan dan penegakan hukum dalam praktik antara dua belah pihak untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan praktek kedokteran di provinsi Jambi” ujar Kapolda.

Dilanjutkan Kapolda Jambi bahwa Polda Jambi dan IDI selama ini sudah menjalin kerjasama dengan baik diantaranya pemeriksaan kesehatan, rekrutmen calon anggota Polri dan TNI/Polri. maupun bantuan tenaga dokter, tenaga kesehatan telah menjadi mitra untuk memberikan pelayanan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama ini juga membantu kami. Oleh karena itu pada Jambi akan selalu memberikan perlindungan kepada para dokter dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara kesehatan, kepada masyarakat selaku penerima layanan kesehatan. Polda Jambi juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi yang berpedoman pada norma hukum dan kelembagaan Polri dalam penegakan hukum yang berkeadilan bagi dokter dalam menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan dan prosedur operasional serta aturan etika profesi kedokteran” katanya.

Ketua IDI Wilayah Jambi Dr. dr. H. Deri Mulyadi dalam sambutannya menyatakan bahwa dengan kerjasama ini memberikan keyakinan bahwa pelayanan kesehatan di daerah tersebut akan semakin baik yang tentunya nanti akan berdampak kepada masyarakat secara baik dari segi pelayanan kesehatan. “ Tujuan dari kerjasama ini adalah bahwa yang pertama pasti bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan perlindungan yang pasti memberikan perlindungan kepada masyarakat atau pasien, dan juga kepada yang memberikan memberikan pelayanan kesehatan tetapi juga secara substansi masalah regulasi juga akan memberikan perlindungan kepada antara lain dokte, petugas kesehatan yang lain, dan disitulah kita dalam kerjasama ini kedua-duanya ingin kita capai perlindungan kepada masyarakat maupun perlindungan kepada dokter atau tenaga kesehatan” ujar Deri.(Sidik)

Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal Disoalkan Aktivis Tanjabbar

KUALA TUNGKAL (SR28) - Rehab rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal dengan menggunanakan dana APBD-P tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.237.354.000, oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tanjab Barat, di soalkan aktvis Tanjab Barat pasal rehap yang dilaksanakan itu sangat janggal.

Aktivis Tanjab Barat Anand Viqriza, SH.MH, menduga ada upaya penutupan kasus di PUPR sehingga mengagarkan rehap Rumah Dinas Kejaksaan Negeri itu dilakukan, padahal kita tau Rumah Dinas Kejaksaan negri kuala tungkal merupakan kewajiban pemerintah pusat dimana Kejaksaan itu merupakan Pertikal, dan tidak sepatut mengunakan Dana Daerah. "Ujar Anand Viqriza.

"Terlebih lagi Rekanan yang bekerja Rehap Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal juga merupakan kontraktor nya bermasalah terkait pembangunan Jembatan Sebrang Kota parit 20 yang baru seumur Jagung jembatan yang dibangun sudah retak dan lantai jembatan juga lentur, disini kita menduga ada penutup kasus yang saat sudah menyeruak kepermukaan umum, " papar Anand Viqriza.

"Kita minta Kejaksaan Negeri kuala Tungkal ini bekerja lah secara provisional, sehingga kasus Korupsi yang ada di Tanjab Barat ini bisa diselesaikan," pungkasnya. (Sabri)

Masyarakat Desa Mersam Dapat Bantuan Mobil Ambulan

JAMBI (SR28) - Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar, dalam kunjungannya di Kabupaten Batanghari menyerahkan bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jambi, berupa...

Video News

- Advertisement -

DPRD Tebo Gelar Paripurna Perubahan APBD 2020, Bupati Turut Hadir

TEBO (SR28) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo menggelar Rapat Paripurna  Persidangan Ketiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2020 pada Senin (14/09/2020). Pembahasan ini berkaitan dengan kondisi dimasa pandemi demi menjaga stabilitas perekonomian di Kabupaten Tebo.

Mazlan pimpin rapat paripurna DPRD Kabupaten Tebo

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mazlan dan didampingi Wakil Ketua DPRD Aviandri AB dan Syamsul Rizal serat para anggota DPRD Kabupaten Tebo.

Bupati Tebo Sukandar hadir di rapat paripurna Perubahan APBD 2020

Ketua DPRD Kabupaten Tebo Mazlan menjabarkan, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) Kabupaten Tebo 2020 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 dimana penyusunannya melibatkan persetujuan antar DPRD dan Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Tebo H. Sukandar yang juga turut hadir.

Suasana rapat paripurna di Gedumg DPRD Kabupaten Tebo

Mazlan juga menyebut penyebab utama perubahan anggaran ini dikarenakan wabah Covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat Tebo.

Selama pelaksanaan rapat paripurna, seluruh anggota dewan dan undangan ikuti protokol kesehatan

“Penurunan Target Pendapatan Daerah salah satunya disebabkan oleh penurunan transfer Pemerintah Pusat, berupa Dana Perimbangan untuk Kabupaten Tebo, hal ini disebabkan karena wabah Covid-19 yang tengah melanda Indonesia dan dunia,” ujar Mazlan.

Anggota DPRD Kabupaten Tebo Tetap Menggunakan Masker

Dalam rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tebo Syahlan, Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati Tebo, Kepala OPD, Pimpinan BUMD serta Undangan lainnya.

Pembangunan Jalan Mayang RT.09 Baru Sebulan Selesai Sudah Menimbulkan Debu

KUALA TUNGAKAL (SR28) – Pembangunan atau peningkatan Jalan Mayang Rt.09 di Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat oleh Dinas...

Restuardy Daud Tinjau Kesiapan Asrama BPSDM Dijadikan Rumah Isolasi Pasien Covid-19

JAMBI (SR28) - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi, Ir Restuardy Daud M.Sc meninjau asrama BPSDM Provinsi Jambi, di Kota Baru, Kota Jambi, yang dijadikan rumah isolasi bagi pasien terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Jambi.

Pemerintah dan Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Jambi menyiapkan 70 tambahan tempat tidur bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Covid-19. Ini merupakan upaya Satgas Covid-19 Provinsi Jambi meningkatkan pelayanan penanganan Covid-19.

Pjs Gubernur didampingi Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Shantyabudi, Danrem 042/Gapu Brigjen M Zulkifli, Asisten I Setda Provinsi Jambi Apani Saharudin, Kepala BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Reflizar, Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Kepala Biro Humas dan Protokol Johansyah serta anggota lainnya.

Restuardy menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi terus berupaya dalam penanganan Covid-19. Salah satunya menyiapkan Asrama BPSDM Provinsi Jambi sebagai tambahan rumah isolasi untuk pengendalian dan percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi.

“Pada hari ini kami bersama tim Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Jambi langsung turun melihat persiapan tambahan tempat isolasi. Kami harapkan bisa menampung pasien terkonfirmasi Covid-19 yang akhir-akhir ini jumlahnya meningkat signifikan,” katanya.

Pemprov Jambi dan Satgas Covid-19 terus mengamati pergerakan angka yang terus bergerak naik. Saat ini jumlah pasien positif Covid-19 terus mengalami peningkatan, sedangkan daya tampung rumah sakit terbatas.

Restuardy mengatakan, Asrama BPSDM Provinsi Jambi dapat menampung pasien Covid-19 tanpa gejala sebanyak 70 orang, sedangkan dokter dan para medis disiagakan.

Restuardy mengajak masyarakat Provinsi Jambi bersama-sama dan displin melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, dengan cara selalu memakai masker saat di luar rumah, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

“Dengan cara itulah kita bisa menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Provinsi Jambi secara efektif,” tegasnya.

Sebelumnya, Rabu, 30 September 2020, Restuardy Daud meninjau salah satu gedung di Rumah Sakit Raden Mattaher, yakni gedung enam lantai untuk segera dilanjutkan pembangunannya sebagai tempat isolasi pasien Covid-19.

Debat Pertama Pilgub Jambi Akan Digelar 24 Oktober 2020

JAMBI (SR28) - KPU Provinsi Jambi telah memutuskan jadwal debat kandidat peserta Pilgub Jambi tahun 2020. Debat tersebut akan dilakukan sebanyak tiga kali yakni pada tanggal 24 Oktober, 21 November dan 5 Desember 2020 yang tentunya, melibatkan 3 paslon gubernur Jambi.

Ombudsman Sebut Tanjabbar Masuk Predikat Tinggi Dalam Pelayanan Publik

KUALA TUNGKAL (SR28) - Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jambi, Dr. Jafar Ahmad, S.Ag, M.Si sebut Tanjung Jabung Barat di tahun 2019 merupakan salah satu kabupaten yang memperoleh Predikat Tinggi dalam pelayanan publik. Hal ini disampaikannya kepada Bupati Tanjab Barat Dr. Ir. Safrial, MS saat rapat Persiapan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 di Aula Bapenda (16/09).

Rapat yang dipimpin langsung Bupati Safrial bersama Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi tersebut diadakan untuk melakukan pengamatan kelengkapan standar pelayanan minimal yang ada pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Kabupaten Tanjab Barat mulai tanggal 15 s/d 16 September 2020.

Bupati H. Safrial dalam arahannya mengatakan pelayanan publik adalah merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, dan pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

"Saya sangat berharap perhatian besar dari seluruh Kepala Perangkat Daerah sekalian untuk dapat mengikuti Rapat hari ini dengan baik dan dapat memanfaat kesempatan ini dengan sebaiknya," ujarnya.

lanjut Bupati mengatakan semoga rapat hari ini dapat memberikan masukan terhadap kekurangan dari standar pelayanan publik yang telah ditetapkan perangkat daerah sekaligus memberikan pendampingan dalam rangka persiapan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021.

"Saya berharap nantinya Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat masih bisa memperoleh predikat tingkat kepatuhan tinggi yang bukan hanya dari hasil nilai yang diperoleh tetapi lebih kepada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Mari layani dengan baik,Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit," tegas Safrial.

Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi mengatakan pada tahun 2019 Pemkab Tanjab Barat mendapat penilaian dengan predikat dengan kepatuhan tinggi, dengan nilai rata rata 88,26%. Ombudsman berharap prestasi tersebut bisa lebih ditingkatkan, termasuk oleh OPD yang tidak dinilai.

"Saya berharap OPD yang tidak dinilai oleh Ombudsman Perwakilan Jambi selain dari Disdukcapil, Dinsos, Dishub, DPMTSP dan Dinas Tenaga Kerja juga ada perhatian untuk memperbaiki pelayanan minimal standar pelayan publik," harapnya.

Turut hadir dalam acara ini Sekda, Asisten III, Tim Ombudsman Perwakilan Jambi, Para Kepala OPD, Camat Tungkal Ilir, Para Kabag di lingkup Sekretariat Daerah serta tamu undangan lainnya. (Sabri)

Bupati Tanjabbar Tandatangani Nota Kesepahaman Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

KUALA TUNGKAL (SR28) - Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. H. Safrial MS tanda tangani nota kesepahaman antara Pemkab Tanjab Barat dengan Kejaksaan Negeri Tanjab Barat terkait bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dilaksanakan di balai pertemuan kantor Bupati, Kamis (16/07).

Perjanjian kerjasama ini juga turut ditandatangani oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Tanjab Barat, antara lain Inspektorat, Bappenda, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. H. Safrial MS dalam sambutannya mengatakan dalam upaya mempercepat dan memperlancar pembangunan di kabupaten Tanjab Barat, Kerjasama ini penting untuk mengoptimalkan penyelesaian permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara sehingga meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara yang pada akhirnya bermuara pada kelancaran pembangunan di Kabupaten Tanjab Barat.

"Saya berharap bahwa percepatan pembangunan akan berjalan lebih efektif dan efesien dan kemakmuran masyarakat Tanjung Jabung Barat sebagaimana yang kita idam idamkan lebih cepat terwujud," ujarnya.

Bupati juga berharap dengan ditandatanganinya naskah kesepakatan ini, para Kepala OPD yang akan mengambil kebijakan terutama kebijakan menyangkut bidang perdata dan tata usaha negara, agar mengikuti peraturan berlaku dan terlebih dahulu meminta advice hukum kepada kejaksaan. Hal ini ditujukan agar dalam pelaksanaan kebijakan yang diambil tidak menjadi sengketa hukum dikemudian hari.

"Demikian juga apabila kebijakan yang telah diambil ternyata menimbulkan permaslahan hukum baik di bidang perdata maupun tata usaha negara yang memerlukan penangan secara profesional, agar para Kepala OPD segera mengkonsultasikan upaya penanganan permasalahan tersebut dengan pihak kejaksaan, jadikan kesepakatan yang kita buat ini sebagai dasar hukum untuk bekerjasama dengan jaksa sebagai pengacara Negara," tambahnya

Sebelum mengakhiri sambutanya Bupati menekan kan kepada para Pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar semaksimal mungkin memanfaatkan nota kesepahaman dalam rangka menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dab berwibawa serta mewujudkan pengabdian sebagai abdi negara yang melayani.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjab Barat Tri Joko, SH dalam sambutannya mengatakan Nota Kesepahamannya Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terdapat lima hal yang menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri, diantaranya Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lainnya.

"Seperti yang disampaikan Kasi Datun tadi, jadi yang kita kerjasamakan hari ini yaitu dalam Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan tindakan hukum lainnya, manfaatkan lah institusi Kejaksaan ini, sebagai upaya menyelamatkan keuangan Negara dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," ujarnya.

Sejalan dengan Bupati, Tri Joko SH juga berharap dengan dilaksanakannya perjanjian Kerja sama ini akan lebih meningkatkan sinergitas antara Kejaksaan Tanjab Barat dengan pemkab Tanjab Barat.

Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, para Kepala OPD, Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah, serta undangan lainnya. (Sabri)

- Advertisement -

Music

Ketua YLKI Tanjab Barat Laporkan Kasus Air Mineral Wigo ke Polisi

KUALA TUNGKAL (SR28) - Terkait minuman mineral merek Wigo yang mengakibatkan salah seorang warga Kuala Tungkal sakit perut usai meninumnya hingga harus dirawat di rumah dengan mengkonsumsi obat dari apotek untuk meredakan rasa sakit diperutnya kini menjadi perhatian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tanjab Barat.

Menyikapi permasalahan tersebut pihak YLKI Tanjab Barat sudah melaporkan ke pihak yang berwajib.

Ketua YLKI Tanjab Barat Hamka, membenarkan hal tersebut, secara lisan kasus tersebut sudah di laporkan sejak 3 hari yang lalu.

"Sudah kita sampaikan secara lisan 3 hari lalu, hari Selasa ini permasalahan ini kita laporkan ke Polres Tanjabbar di bagian Jupiter Mapolres Tanjab Barat," ujar Hamkan kepada SR28 melalui sambungan telpon.

Menurut Hamka, kasus yang dilaporkan tersebut berkaitan dengan undang-undang perlindungan konsumen.

"Dimana saat ini konsumen (korban) mengalami sakit perut dan dirawat dirumah sakit akibat meminur air meneral merek Wigo tersebut," pungkasnya. (Sabri)

Polisi Buru Pemilik Gudang Minyak yang Terbakar

KOTA JAMBI (SR28) - Kasus kebakaran hebat ang melanda sebuah gudang di jalan Lingkar Barat, kelurahan kenali asam bawah, kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Senin siang kemarin kini dalam penyelidikan pihak Polresta Jambi.

Kecelakaan Mobil VS Motor di Muntialo, Pengendara Motor Luka Parah

KUALA TUNGKAL (SR28) - Naas Kecelakaan adu kambing mobil merek Ford bernopol B 8906 D dengan motor Matick vario terjadi di jalan lintas Kuala Tungkal-Jambi Desa Muntialo Rt 01, Kecamatan Betara,Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kamis(27/08/20)

Dua kendaraan itu ringsek, dan pengendara Roda dua lukaparah."Belum diketahui adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut namun kondisi pengemudi dan penumpang kendaraan roda dua mengalami luka parah.
Saat ini korban telah di evakuasi oleh warga sekitar.

Saat ini pihak Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat lagi melakukan olah TKP dan suasana lalu lintas lancar terkendali.

Saat di konfirmasi ke Satlantas Polres Tanjabbar, belum bisa memberi penjelasan karena petugas masih di TKP.

"Sekarang anggota masih di lapangan," timpal Kasat Lantas. (Sabri)

Tok-Tok…Seluruh Fraksi DPRD Tebo Setujui Ranperda Pelaksanaan APBD T.A. 2019

TEBO (SR28)- Seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Tebo menerima dan menyetujui Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut disampaikan Aivandri AB, Juru Bicara sekaligus Wakil Ketua DPRD Tebo saat membacakan pendapat akhir fraksi fraksi  pada Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Aula Rapat DPRD Kabupaten Tebo, Senin (27/07/2020).

Delapan fraksi yang dibacakan pendapat akhirnya, seluruhnya dapat menerima dan menyetujui Ranperda Pelaksanaan APBD T.A. 2019 tersebut. Selain itu fraksi fraksi yang ada juga mengapresiasi pencapaian pemerintah dalam mempertahankan Predikat WTP untuk ke- Lima Kali secara berturut.Wakil Bupati, Syahlan, SH., dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan atas kerja keras dan menerima semua catatan dan rekomendasi yang disampaikan setiap fraksi untuk perubahan yang lebih baik.

"Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk kerja keras semua pihak baik eksekutif maupun legislatif. Hal itu merupakan wujud kontribusi untuk membawa Kabupaten Tebo lebih baik lagi kedepannya." ungkapnya.

Kedepannya menurut Wabup Syahlan setelah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi, Perda akan menjadi pendoman dan panduan untuk melakukan perbaikan agar WTP dapat dipertahankan dan akan jadi instrumen dalam melaksanakan pembangunan.Ranperda yang telah disetujui akan diserahkan dalam waktu tiga hari kedepan kepada Gubernur Jambi untuk kemudian dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan disahkan menjadi Perda.Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mazlan, S. Kom., didampingi Wakil Ketua Syamsul Rizal, SE., M. Si, Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Drs. Teguh Arhadi, MM, Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD dan Camat serta peserta lainnya.

disadur dari pemkab tebo

Jurnalis: Rd Ari

Sport News

Peningkatan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal Dikerjakan CV. Siluman

KUALA TUNGKAL (SR28) - Pembangunan rumah dinas Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal yang dikerjakan oleh CV. Siluman. Hal tersebut terpantau oleh sejumlah media dilokasi pekerjan tepat di jalan Sriwijaya perkantoran Bupati Tanjab Barat.

Terkait hal tersebut instansi terkait, Selasa (03/11) yang mengelontorkan proyek tersebut saat ingin dimintai keterangan tidak dapat ditemui, terkait pembangunan penambahan rumah dinas Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tersebut, karna dari awal pekerjaan tidak ada plang merek dilokasi tersebut, alias dikerjakan CV. Siluman.

Menyikapi hal tersebut aktivis Tanjab Barat Anand Viqriza, SH. MH angkat bicara, ia menegaskan bahwa seharusnya setiap proyek yang sedang dikerjakan sudah semestinya memasang papan plang merek.

" Setiap proyek yang dikerjakan melalui dana anggaran APBD, APBN itu sudah seharusnya memasang plang merek di lokasi pekerjaan tersebut, agar masyarakat tau pekerjaan itu bersumber dana dari mana dan berapa jumlah rupiah yang dikucurkan dalam pekerjaan tersebut, " ujar Anand Viqriza.

"Jangan mentang-mentang pekerjaan itu dikawasan Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal semau rekanan tidak memasang plang merek dan menurut saya pembangunan ini keliru, Kejaksaan negeri Kuala Tungkal itu pretikal dan dia punya anggaran sendiri dengan anggaran APBN pusat, kenapa mesti harus menggunakan dana angaran daerah APBD Tanjab Barat,apakah Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal itu Miskin Anggaran sehingga membangun Rumah dinas itu mengunakan dana Daerah, dan atau rekanan yang mengerjakan jembatan parit 20 dana APBD 2020 yang belum dimanpaat sudah lentur, ingin berlindung di kejaksaan negeri kuala Tungkal, " pungkasnya. (Sabri)

Walikota Jambi Sesalkan Tidak Sinkronnya Data Pasien Corona yang Meninggal

KOTA JAMBI - Pemerintah Kota Jambi sesalkan tidak sinkronnya data terkait meninggalnya pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Jambi dengan data pasien meninggal yang diumumkan oleh Satgas penanganan Covid-19 Provinsi Jambi.

Pasalnya, berdasarkan data Satgas penanganan Covid-19 Kota Jambi, sedikitnya ada 35 orang pasien meninggal dengan status terkonfirmasi positif Covid-19.

Sedangkan, berdasarkan daya yang dirilis oleh Satgas penanganan Covid-19 Provinsi Jambi. Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 asal Kota Jambi yang kemudian dinyatakan meninggal dunia hanya sebanyak 5 orang.

3 Daerah di Jambi Berstatus Zona Oranye Penyebaran Virus Covid-19

JAMBI (SR28) - Dari 11 wilayah kabupaten kota di provisni Jambi saat ini terdapat 3 wilayah yang amsuk sebagai zona oranye penyebaran Covid-19. 3 wilayah tersbeut yakni Kota Jambi, Kerinci dan Tanjung Jabung Barat. Akibat hal tersebut, Provinsi Jambi kini juga berlabel zona oranye (Sedang) penyebaran virus Covd-19.

Sumber: JAMBI28 TV
- Advertisement -

Pemkot Jambi Raih WTP Atas Laporan Keuangan 4 Tahun Berturut-turut

KOTA JAMBI - Kota Jambi kembali mendulang kisah sukses dalam kepiawaiannya mengelola akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Daerah yang dijuluki Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi ini, kembali meraih apresiasi dan penghargaan dari pemerintah pusat, berupa Piagam Penghargaan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2019 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Selama Libur Panjang, ASN Dilarang Mudik

JAMBI (SR28) - Pemerintah dengan tegas meminta ASN untuk tidak berpergian ke luar daerah apalagi melakukan mudik ke kampung halaman.

Meski Sudah Boleh, Kuota Keberangkatan Umroh di Jambi Belum Tersedia

JAMBI - Meski telah diperkenankan untuk melakukan perjalanan umroh ke tanah suci. Kuota kebernagkatan jemaah umroh di provinsi Jambi belum tersedia.

Target Penggunaan Gedung Super VVIP RSUD Raden Mattaher Untuk Ruang Isolasi Covid-19 Molor

JAMBI (SR28) - Target penyelesaian gedung super VVIP RSUD Raden Mattaher yang direncanakan untuk menjadi ruang rujukan dan isolasi pasien Covid-19 molor dari jadwal awal. Bahkan targetnya kembali direvisi higga akhir bulan November baru akan bisa dipergunakan lantaran berbagai kendala.

TV

Langgar Protokol Kesehatan Saat Kampanye, 2 Paslon Gubernur Jambi Kena Tegur Bawaslu

JAMBI (SR28) - Dimasa awal kampanye Pilkada serentak 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jambi sudah melakukan teguran keras terhadap dua paslin Gubernur Jambi lantaran mengabaikan protokol kesehatan Covid-19 saat kampanye.

Nonton berita menarik lainnya di JAMI28.TV

Bawaslu Pertanyakan Keterbukaan Informasi Hasil Tes Kesehatan Cagub-Cawagub Jambi

JAMBI (SR28) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi mempertanyakan keterbukaan informasi hasil tes kesehatan yang dilakukan KPU Jambi terkait hasil peemriksaan kesehatan para Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang kini telah ditetapkan sebagai Cagub dan Cawagub Jambi tahun 2020.

Sumber: JAMBI28 TV

Pelajar Lakukan Aborsi, Janin Dikubur Didepan Ruko

JAMBI - Pasangan kekasih yang satu diantaranya masih pelajar SMA membuang janin hasil hubungan gelap mereka. Janin itu ditemukan terkubur di depan sebuah ruko di kawasan kasang, kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dan sudah terkubur selama dua hari dengan kedalaman sekitar 40 Cm.

Sumber: JAMBI28 TV

Fachrori Terus Dorong Ekspor Untuk Dongkrak Perekonomian Jambi

JAMBI (SR28)- Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, mengharapkan ekspor dapat lebih mendongkrak perekonomian Provinsi Jambi, terlebih ditengah pandemi covid-19 yang saat ini melanda Indonesia, khususnya Provinsi Jambi. Hal tersebut dikemukakan Fachrori pada Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah, yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (23/09).

Fachrori menyampaikan, forum tersebut bernilai sangat strategis sekali sebagai upaya meningkatkan ekspor di Provinsi Jambi, terlebih lagi saat ini kondisi perekonomian Provinsi Jambi mengalami penurunan dan perlambatan akibat dari dampak pandemi covid-19 yang tengah melanda.

“Kita semua mengetahui, saat ini laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi pada angka minus 1,72% (year on year) dengan laju pertumbuhan ekspor pada periode yang sama berada pada angka minus 10,17%. Forum ini sangat diharapkan merumuskan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kinerja ekspor di Provinsi Jambi, terutama terkait dengan komoditas yang berbasis sumber daya alam,” ujar Fachrori.

Fachrori menuturkan, dalam mendukung transformasi struktur perekonomian di Provinsi Jambi terkait ekspor, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan, seperti terus mengembangkan pelabuhan Ujung Jabung yang terintegrasi dengan kawasan industri Kemingking dan kawasan wisata budaya Percandian Muaro Jambi.

“Potensi yang ada tersebut juga memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media massa dan masyarakat dalam bahu membahu mewujudkan peningkatan ekspor di Provinsi Jambi. Forum ini merupakan awal optimisme bersama dan saya mengharap dapat terus kita lakukan secara berkesinambungan sebagai upaya meningkatkan ekspor di Provinsi Jambi,” tutur Fachrori.

Selanjutnya, Fachrori juga kembali mengingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin sebagai upaya bersama dalam mencegah penularan dan mengatasi covid-19.

“Kita harus selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT, semoga pandemi covid-19 ini segera berakhir,” tutup Fachrori.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Rosnifa,SE.,MM., melaporkan, forum ini bertujuan membangun kolaborasi dan lebih bersinergi untuk bersama sama mendorong dan meningkatkan ekspor barang setengah jadi dan barang jadi melalui hilirisasi, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat Jambi yang saat ini mengalami penurunan akibat dari pandemi covid-19.

“Upaya yang dapat kita lakukan untuk mendorong peningkatan ekspor di Provinsi Jambi adalah dengan mendukung kemudahan investasi agar dapat meningkatkan performa ekspor manufaktur, sehingga nantinya forum ini akan membahas langkah strategis yang bisa diambil guna mempercepat peningkatan ekspor di Provinsi Jambi.