Kamis, Januari 21, 2021

Polisi Tangkap Kakek Dan Cucu Pemilik 3 Hektare Ladang Ganja

Klik video dibawah untuk nonton berita selengkapnya. https://www.youtube.com/watch?v=RUbDdYV04x8&feature=emb_title

Penumpang Angkot Hanya Bayar 200 Rupiah, Supir : Tak Usah Bayar

Klik video dibawah untuk menonton berita selengkapnya. https://www.youtube.com/watch?v=5cO4INqitE4&feature=emb_title

Bikin Panik Angin Puting Beliung Terjang Waduk Gajah Mungkur Di Wonogiri

Klik video dibawah untuk menonton berita selengkapnya. https://www.youtube.com/watch?v=IjhNWnaBWIM&feature=emb_title

Bupati Tanjabbar Hadiri Acara Peresmian Koramil 419-03 Tungkal Ilir

KUALA TUNGKAL (SR28) - Bupati Tanjab Barat Dr.Ir.H.Safrial didampingi Wabup Drs.H.Amir Sakib Kamis (21/01/21) Hadiri Acara Peresmian Kantor Koramil 419-03 Tungkal Ilir...

Technology

Wabup Amir Sakib Ikuti Apel Siaga Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

KUALA TUNGKAL (SR28) - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Amir Sakib ikuti apel siaga pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi yang dilaksanakan di Lapangan Bola Distrik VII PT. Wirakarya Sakti (WKS) Tanjab Timur.

Pj. Sekda Provinsi Jambi, H. Sudirman, SH, MH selaku Pemimpin apel siaga dalam sambutannya menyampaikan bahwa memasuki musim kemarau 2020, lahan gambut  menjadi perhatian khusus kesiapsiagaan personel pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi, terutama lahan gambut yang berada di kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi."paparnya.

Selain itu sebagai upaya dalam meningkatkan kesiapsiagaan personel pengendalian Karhutla, Pj. Sekda Provinsi Jambi juga berharap apel siaga dan kegiatan latihan bersama ini dapat meningkatkan sinergitas antara Pemerintah, TNI, POLRI serta unsur masyarakat dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan, khususnya di Provinsi Jambi. “Melalui Apel Siaga dan Pelatihan Bersama ini, kita tingkatkan sinergitas Pemerintah, TNI–Polri, Dunia Usaha dan Masyarakat Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi," ujarnya.

Sementara itu, Wabup H. Amir Sakib juga sepakat bahwa lahan gambut yang tersebar di 3 Kabupaten lingkup Privinsi Jambi ini perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya pencegahan Karhutla. Hal itu disampaikannya dalam wawancaranya usai kegiatan apel siaga. Wabup juga berharap tujuan pelaksanaan apel siaga dan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan personel dan meningkatkan sinergitas semua elemen masyarakat dapat tercapai."Kita sudah memasuki musim kemarau 2020, berdasarkan pengalaman kita, lahan gambut ini memang perlu perhatian lebih dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla,"tutur nya.

Lanjut Amir Sakib, "Selain itu, kesiapsiagaan personel pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu ditingkatkan lagi, terutama pada musim kemarau, seperti arahan Pj Sekda Provinsi Jambi, kita agar Lebih meningkatkan upaya pencegahan sebagai antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan ini akan kita tindak lanjuti melalui koordinasi dengan para Camat, TNI, Polri di wilayah kita," tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Pangdam II/Swj, Kapolda Jambi, Danrem 042/Gapu, Kajati Provinsi Jambi, Kepala BPBD Provinsi Jambi, Wakil Bupati Tanjab Timur, Dandim 0415/Batanghari, Dandim 0419/Tanjab, Kapolres Tanjab Barat, dan Kapolres Tanjab Timur. (Sabri)

- Advertisement -

Pemkab Tanjabbar Bangun Gedung Instansi Vertikal Pakai APBD-P, Ini Kata Ketua LSM Petisi “Pemkab Miskin tapi Sok Kaya”

KUALA TUNGKAL (SR28) - Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjab Barat merehab Rumah Dinas Kejari Kuala Tungkal yang merupakan lembaga vertikal menggunakan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) 2020 kembali dipersoalkan oleh ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Peneliti Anti Korupsi (LSM-Petisi) Syarifuddin AR.

Dia menuturkan bahwa dari dananya terlihat janggal karena kondisi keuangan daerah saat ini yang diketahui sangat minim.

"Sama-sama kita ketahui minim, namun anehnya bisa-bisanya  Pemkab merehab rumah dinas Kejari Kuala Tungkal yang merupakan instansi vertikal itu," ujar Syarifuddin kepada SR28.

"Ya kita aneh saja sudah jelas anggaran daerah kita saat ini minim malah bantu instansi vertikal, ini membuat kita berasumsi  besak pasak dari pada tiang, awak miskin tapi belagak sok kaya," tambahnya.

"Memang  di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) diperbolehkan instansi vertikal dibantu pemerintah daerah,namun lihat dulu kondisi keuangan daerah," ucapnya.

Lanjut dia, "Jika kita mengacu memoratorium , sebagaimana yang di tuangkan kebijakan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu langkah untuk efisiensi anggaran di dalam belanja-belanja agar anggaran yang ada untuk dapat digunakan lebih berdampak kepada masyarakat," paparnya.

Adapun pembangunan yang mendesak tersebut dicontohkan Syarifuddin adalah seperti pembangunan jalan,sarana pendidikan, kesehatan yang langsung bisa lebih dirasakan masyarakat.

"Ini kalau kita nilai rehab rumah dinas kejaksaan terkesan pemborosan, terlebih lagi kondisi bangunan rumdis yang ada masih bagus dan masih layak di pergunakan ,namun aneh kok mengunanakan Dana APBD-P ,” jelasnya.

"Instansi vertikal itu semestinya cukup dibiayai dengan anggaran-anggaran yang dari pusat, jangan lagi membebani anggaran daerah seperti APBD dan APBD-P, gunakanlah uang daerah itu sebaik mungkin dan secara efektif dan efisien jangan di foya-foyakan," tegas Syarifuddin.

"Tidak perluhlah daerah juga ikut  memikirkan instansi vertikal, karena hal-hal itu menurut kita cukup menguras uang daerah, untuk ke depannya, kita minta pemerintah daerah fokus untuk pembangunan skala prioritas yang menyentuh kemasyarakat. Karena akses jalan, sarana pendidikan dan kesehatan kita masih banyak kekurangan dan masih perlu di benahi," bebernya.

"Masyarakat kita saat ini masih butuh itu, apa tidak lihat keluhan masyarakat selama ini dan kita minta juga kepada instansi vertikal juga  untuk memahami itu, selain itu kita beharap instansi vertikal dan pemkab bisa memahami itu semua, jangan memaksakan kehendak, pikirkan kepentingan masyarakat," tandasnya. (Sabri)

Pelaku Curanmor Lintas Provinsi Berhasil Dibekuk Polsek Kota Baru Jambi

KOTA JAMBI - Tim Reskrim Polsek Kota baru, Jambi berhasil mengamankan seorang pria yang nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor. Dari hasil penyelidikan diketahui, pelaku melakukan aksi pencurian saat sedang memakan kelapa  disebuah rumah kosong. pelaku yang melihat sebuah sepeda motor matic langsung mendorong dan membawa kabur motor curiannya.

Sumber: JAMBI28 TV

Menelisik Dumisake, Sebuah Masterpiece Pembangunan untuk Provinsi Jambi dari Alharis-Sani

JAMBI (SR28)- Jagat Politik Jambi tahun 2020 ini diwarnai dengan berbagai teka-teki dan aksi lobi tingkat tinggi yang seolah tak mengenal lelah. Bisa jadi hal tersebut disebabkan karena para bakal calon Gubernur Jambi berlatar belakang seorang Bupati/Walikota pada wilayahnya masing-masing dan telah memasuki periode kedua. Secara politik, bisa terpilih pada periode kedua kali adalah capaian yang baik. Mungkin karena faktor itulah mereka optimis untuk melaju merebut tahta orang nomor 1 di Provinsi Jambi. Apalagi, jika secara jujur kita mau menarik sejarah 20 tahun kebelakang, maka pasca “runtuhnya” dinasti Nurdin yang disebut-sebut sebagai “orang kuat Jambi”  dinilai oleh berbagai kalangan bahwa pilkada kali ini  sebagai panggung bebas yang memungkinkan siapa saja  untuk menang. Tak heran  jika baru pada tahapan mendapatkan dukungan partai saja sudah memunculkan asmosfer yang sangat menegangkan.

Terbaru, pada pekan ke 4 Agustus 2020 atau H-10  menjelang pendaftaran kandidat ke KPU, muncul 3 pasang kandidat yang telah cukup mengantongi tiket untuk melaju pada Pilgub mendatang. Mereka adalah Alharis-Abdullah Sani, Fachrori Umar-Syafril Nursal serta Cek Endra-Ratu Munawaroh. Sedangkan Sy.Fasha-AJB terpaksa gugur sebelum bertarung karena gagal mengumpulkan tiket dukungan parpol. Hingga saat ini ketiga kandidat tersebut sama-sama memiliki peluang untuk menang. Kekuatan diatas kertas, belum ada yang dipastikan akan melenggang dengan mudah. Semua kandidat memiliki kekuatan dengan differensiasi masing-masing.

Ditengah hiruk pikuk Pilgub tersebut, ternyata ada ruang kosong yang nyaris luput dalam perdebatan antara calon kepala daerah  dan masyarakat. Padahal ruang kosong ini yang sejatinya menjadi poin penting dalam dialektika demokrasi. Ruang tersebut adalah tawaran program strategis dari kandidat untuk Provinsi Jambi selama 5 tahun kedepan.  Dari sanalah sebenarnya masyarakat Provinsi Jambi sama-sama berjuang untuk pembangunan daerah dengan siapapun gubernurnya.

Berdasarkan pengamatan, baru pasangan Alharis-Sani yang  sedari awal 2020 telah menjual gagasan strategis selama 5 tahun kedepan yang dinamainya dengan DUMISAKE (Dua Milayar Satu Kecamatan. Sedangkan pasangan lainnya belum memunculkan ke publik apa program strategis yang akan mereka persembahkan selama 5 tahun kedepan. Oleh karena belum adanya paket gagasan yang bisa dikomparasikan secara “apple to apple” dari masing-masing bakal calon gubernur, maka penulis akan lebih memfokuskan pada telaah terhadap DUMISAKE besutan Alharis-Abdullah Sani.

Pengantar

DUMISAKE merupakan singkatan dari Dua Milyar Satu Kecamatan. DUMISAKE adalah program janji politik yang diusung oleh Bupati Merangin Dr. H. Al Haris, S.Sos. MH (dua periode) dan mantan wakil walikota Jambi Drs. H. Abdullah Sani jika nanti terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode 2021-2026.

Secara Historis, DUMISAKE merupakan suatu program yang ingin melanjutkan program Gubernur Jambi periode 2010-2015, Hasan Basri Agus-Fachrori Umar (HBA-FU) kala itu bernama SAMISAKE (Satu Milyar Satu Kecamatan). Konsekuensi dari program SAMISAKE saat itu adalah Pemerintah Provinsi Jambi harus menyiapkan 138 Milyar per tahun guna disalurkan pada 138 Kecamatan yang ada di Provinsi Jambi. Jumlah gelontoran dana tersebut otomatis juga akan bertambah 2 kali lipat seiring dengan nama program yang oleh Alharis-Sani dinamai dengan DUMISAKE.

Adapun secara politis, hubungan “anak dan bapak angkat” antara Alharis dan Hasan Basri Agus akhirnya juga menginspirasi sekaligus mendorong Alharis untuk melanjutkan program SAMISAKE. Dimata Alharis SAMISAKE yang  - lagi-lagi - kala itu digawangi HBA sangat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat provinsi Jambi. Dari program SAMISAKE itu pula political branding HBA  menjadi semakin kuat.

DUMISAKE mulai santer digadang-gadang oleh Al Haris sejak awal 2020 ketika beliau menyatakan siap maju Pilgub pada 9 Desember 2020 mendatang. Alasan Al Haris sederhana, yaitu ingin melanjutkan program Gubernur HBA dengan nominal yang dua kali lipat menjadi dua milyar per kecamatan.

Hingga saat ini, belum ada kajian akademis tentang DUMISAKE yang bisa menjawab pertanyaan, apakah ini hanya sekedar slogan semata atau suatu program yang realistis dalam upaya membahagiakan rakyat Jambi seperti yang dijanjikan. Namun demikian, dengan intensnya Alharis mengkampanyekan DUMISAKE kepada masyarakat  serta beberapa pandangan strategis beliau seperti wilayah integrasi Sengeti Tungkal dan Sabak (SENTUSA) secara otomatis  publik menangkap bahwa Alharis adalah satu-satunya calon Gubernur Jambi yang mampu menjual visi besarnya tersebut kepada masyarakat Jambi.

Adapun pendekatan yang paling memungkinkan untuk melakukan melakukan telaah rencana program strategis DUMISAKE ini adalah dengan mengevaluasi pengalaman program SAMISAKE yang telah dijalankan HBA-FU pada 2010-2015. Dari sana kemudian kita dapat memberikan rekomendasi dan usulan redisain Program DUMISAKE yang di usung oleh Al Haris-Abdullah Sani jika menjadi Gubernur-Wakil Gubernur pada periode 2021-2026 mendatang.

Kilas Balik Program SAMISAKE

Program SAMISAKE tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan pembangunan yang berorientasi pada pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment dan sejalan dengan strategi Pembangunan Nasional.

Ada Sebelas program utama, SAMISAKE yang telah dijalankan pada tahun 2010-2015, yaitu: Bedah Rumah, Beasiswa bagi rumah tangga miskin, Jamkesda, Penerbitan Sertifikat Tanah, Pengadaan Kendaraan Roda 3 Pengadaan alat Mesin Pertanian dan non pertanian, Bantuan modal usaha, Sambungan listrik bagi rumah masyarakat miskin, Pelatihan Tenaga Kerja, Kegiatan Dukungan Posyandu serta Kegiatan prioritas lainnya dalam rangka meningkatkan sosial ekonomi  masyarakat. (Sumber: Pergub No 4 Tahun 2014)

Refleksi Perjalanan SAMISAKE

Perjalanan SAMISAKE era HBA baru berjalan pada tahun kedua pada periode kepemimpinannya (TA 2012). Program SAMISAKE pada masa HBA juga pernah dijadikan sebagai salah satu program percontohan nasional. Secara gagah, HBA juga kala itu juga sangat pedememaparkan SAMISAKE saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  berkunjung ke Provinsi Jambi. Nama HBA kala itu harum baik dikalangan masyarakat maupun dihadapan kolega maupun presiden.

Total dana transfer dari pemerintah Provinsi Jambi kepada seluruh kecamatan hingga tahun 2015 adalah sebesar 546 Milyar, jumlah ini setara dengan 80% dari komitmen yang ingin dialokasikan.

Catatan Sisi lain SAMISAKE

Dalam praktiknya, Alokasi Dana SAMISAKE masih  menyisakan SILPA yang cukup besar. Di tahun pertama pelaksanan SAMISAKE (TA 2012) misalnya, Alokasi Dana SAMISAKE di Kabupaten Batanghari yang memiliki 8 Kecamatan misalnya memiliki SILPA senilai Rp.4.680.762.280, Artinya dari 8 Kecamatan, baru 3 kecamatan yang bisa menggunakan Dana SAMISAKE tersebut. Sementara Di Merangin SILPA mencapai Rp. 5,5 milyar. SILPA tersebut belum termasuk Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Jambi. (Radesman Manihuruk,2015)

Selain SILPA, implementasi SAMISAKE juga mengalami penolakan dari pihak kecamatan baik saat sosialisasi dan tahap awal pelaksanaan SAMISAKE maupun saat implementasi. Hal tersebut disebabkan adanya ketentuan bahwa camat adalah orang yang dimandatkan sebagai Pengguna Anggaran. Sehingga dengan pengalaman yang terbatas dalam pengelolaan dana dalam jumlah besar seperti halnya program SAMISAKE, juga disinyalir program uji coba membuat camat memilih untuk menolak dana 1 Milyar untuk tiap kecamatan tersebut.

Selanjutnya, selama dua tahun pertama, Program SAMISAKE menghadapi sederet hambatan tidak saja harus menyiapkan regulasi dan petunjuk tekhnis, juga berhadapan dengan kapasitas SDM di tingkat kecamatan yang terbatas. Bisa jadi karena kultur di pemerintahan level kecamatan merupakan turunan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Aktivitasnya cenderung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fungsi administratif pemerintahan. Genealogi ini tentu mendadak menjadi terkejut saat mendapat tugas untuk membelanjakan dana sebesar 1 Milyar berikut sederet aturan turunannya. Dengan kata lain, SAMISAKE pada awalnya dinilai telah “memotong kompas” antara Pemerintah Provinsi terhadap  Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kegagapan Kecamatan dalam menyambut  program Pemerintah Provinsi Jambi akhirnya diubah tekhnis implementasinya. Setelah berembuk dan bermusyarawarah dengan Pemmerintah Kbaupaten Kota, Pemerintah Provinsi kala itu akhirnya  memilih untuk menitipkan anggaran SAMISAKE pada APBD Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan masuk dalam pos anggaran pendapatan lain-lain di APBD Kabupaten/Kota. Pengalokasian melalui Kabupaten/Kota ini dinilai lebih realistis untuk eksekusi di lapangan. Secara regulasi, pengalokasian dana dengan cara  itu dinilai juga sejalan dengan Permendagri No 13 Tahun 2006.

Desain DUMISAKE

DUMISAKE merupakan sintesis antara RPJPD Provinsi Jambi 2020-2025 dan RPJMN 2019-2024. DUMISAKE mencoba membreakdown program pembangunan nasional tersebut yang disesuaikan dengan kelokalan Provinsi Jambi. Didukung dengan pendekatan politik, tekhnokratik, partisipatif dan Top-Down serta Buttom-Up DUMISAKE didesain sedemikian rupa agar menjadi program yang relevan dan mampumenjawab tantangan yang ada dalam pembangunan.

Berkaca Permendagri No 90 tahun 2019 sebagai payung hukum, maka DUMISAKE secara tekhnis akan dapat dilaksanakan dengan cara menitipkan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam bentuk Bantuan Keuangan. Permendagri No 90 tahun 2019 tersebut secara umum masih memiliki kesamaan format dengan Permendagri no 13 tahun 2006 yang kala itu juga menjadi payung hukum SAMISAKE.

Komponen Program DUMISAKE

DUMISAKE memiliki 6 sektor yang menjadi program utama, yaitu: Jambi Agamis, Jambi Sehat dan Bersih, Jambi Cerdas, Jambi Tangguh, Jambi Smart dan Jambi Responsif. Dari 6 program tersebut pula akan memiliki turunan sebagai berikut:

1.       Jambi Agamis: Kredit MASURAI (Masyarakat Sejahtera dan Imani), Insentif untuk pegawai syara’, Satu ponpes satu BLK, Pengiriman Kader Ulama ke Turki, serta SADESHAMAH (Satu desa satu hafidz dan penerjemah).

2.       Jambi Sehat dan Bersih: Jambi Bebas Stunting, Budaya Bersih dan Lingkungan Sehat, Pelayanan air bersih, pengelolaan sampah sanitary landfill.

3.       Jambi Cerdas: Satu keluarga minimal 1 sarjana, perpustakaan keliling dan cerdas, Satu SMK satu BLK, Sekoper Berliontin (Sekolah Perempuan Bahagia Lahir Batin).

4.       Jambi Tangguh: UMKM Tangguh, Sekolah Petani Berdaya, Tenaga Kerja Terampil dan Kompetitif, Jambi Terang serta Ketahanan energi dan pangan.

5.       Jambi Smart: Pembangunan 1000 Tower telekomunikasi, Jaringan internet masuk desa, fasilitas e-learning ke sekolah dan pesantren, fasilitas ee-bussines untuk UMKM dan rintisan, serta e-wisata untuk usaha pariwisata

6.       Jambi Responsif: Aduan kemanusiaan dan reaksi cepat tanggap terhadap bencana, LATIB (Layanan akan tiba pada pasien)

Strategi Implementasi DUMISAKE

Ada 2 program pemerintah yang menjadi pembelajaran sekaligus rujukan untuk implementasi DUMISAKE, yaitu SAMISAKE (Provinsi Jambi) dan PNPM (Nasional).

Dari SAMISAKE,  dapat diambil pelajaran bagaimana tekhnis implementasi program Pemerintah Provinsi Jambi dengan basis implementasi di tiap kecamatan, baik dari segi regulasi maupun tekhnis pelaksanaan.

Adapun dari PNPM dapat diambil pelajaran tentang pola perencanaan dan imlementasi berbasis kemasyarakatan (sosial development). Pada PNPM masyarakat dilibatkan secara langsung bagaiaman merencanakan program dengan dibimbing tenaga ahli pendamping serta bagaimana program dapat direalisasikan dengan pelibatan berbagai pihak baik masyarakat, LSM, perusahaan maupun pemerintah itu sendiri.

Output DUMISAKE

Implementasi DUMISAKE diproyeksikan akan berjalan 5 tahun kedepan. Dengan asumsi normal dan ekspektasi optimis maka ada 6 output secara umum yang akan muncul, yaitu:

1.       Pembangunan SDM berbasis nilai-nilai keagamaan

2.       Lingkungan yang bersih

3.       Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di Strata 1 serta perhatian khusus pada pendidikan perempuan

4.       Terbinanya 80% masyarakat Provinsi Jambi yang bergerak pada sektor pertanian dan UMKM

5.       Pemerataan jaringan internet diseluruh wilayah dalam Provinsi Jambi guna mendukung segala kebutuhan berbasis internet

6.       Adanya tim taktis yang bergerak dengan pola Agile Management yang diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan jangka pendek

Siap-siap! Pemprov Jambi Segera Terbitkan Perda Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

JAMBI (SR28) - Perda tersebut nantinya akan menjadi payung hukum bagi pemerintah maupun tim Yustisi Satgas Penanganan Covid-19 di seluruh kabupaten kota se Provinsi Jambi untuk menjalankan tugas penegakan disiplin protokol kesehatan. Termasuk, pemberians ankso hukum bagu masyarakat yang masih saja melanggar Perda protokol kesehatan tersebut.

Latest News

Satpam Tenggelam Di Sugai Batanghari Ditemukan Tanpa Nyawa

Klik video dibawah untuk menonton berita selengkapnya. https://www.youtube.com/watch?v=g5NM1l0TCu0&feature=emb_title

Belum Ada Sanksi Bagi Masyarakat Jambi Yang Menolak Divaksinasi

Klik video dibawah untuk menonton berita selengkapnya. https://www.youtube.com/watch?v=p4ya9PKXxPo&feature=emb_title

Tak Gunakan Masker, 20 Orang Warga Kota Jambi Terjaring Operasi Yustisi

Klik video dibawah untuk nonton berita selengkapnya. https://www.youtube.com/watch?v=QF_Kz28jfKE&feature=emb_title

Tinggi Air Sungai Batanghari di Kota Jambi Siaga 3

Tinggi Air Sungai Batanghari di Kota Jambi Siaga 3 https://www.youtube.com/watch?v=0cvpPzrmRO8&feature=emb_title

Baru 70 Tenaga Kesehatan RSUD Raden Mattaher Yang Divaksinasi

https://www.youtube.com/watch?v=zvZmC455Oxc&feature=emb_title

Music

UIN STS Jambi Berhasil Ciptakan Smart Building

MUARO JAMBI (SR28)- Dosen dan Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berhasil mengembangkan Smart Building untuk kebutuhan kampus UIN STS Jambi. Peralatan Smart Building ini merupakan hasil riset yang dikembangkan bersama Pusat Kajian Lingkungan Hidup dan Pusat Kajian Demografi dan Fakultas Sainstek.

“Alhamdulillah kami berhasil mengembangkan tahap pertama sistem smart building ini bersama dosen dan mahasiswa. Sebelumnya alat ini telah melalui uji laboratorium untuk mendapatkan hasil yang optimal.” ujar Indrawata, sekretaris Pusat Kajian Lingkungan Hidup pada Jumat (27/11/2020).

Rektor UIN STS Jambi mengapresiasi sekali pengembangan smart building ini dikarenakan pengembangan smart building ini merupakan inovasi hasil riset bersama dari Dosen dan Mahasiswa dan diimplementasikan pada masyarakat, terutama kampus. Program ini sesuai dengan visi dan misi UIN STS Jambi sebagai lokomotif terdepan untuk perubahan di propinsi Jambi.

“Saya mengapresisasi pengembangan smart building ini, walaupun saat ini masih dalam tahap awal. Namun,inovasi ini sangat penting mengingat kampus sebagai pusat keilmuan harus mampu memberikan produk hasil riset kepada masyarakat. Dan saya tahu, bahwa smart building ini cukup mahal investasinya, karena membutuhkan peralatan dan SDM yang handal untuk membuat dan mengelolanya, dan kita mampu untuk itu.“ ujar Prof. Dr. H. Su'aidi, MA.,Ph.D, Rektor UIN STS Jambi.

Pengembangan smart building ini telah melalui uji kelayakan pada skala laboratorium hingga kalibrasi dengan alat standar. Beberapa sensor telah digunakan untuk mengetahui secara optimal kondisi ruangan. Salah satunya adalah sensor pendeteksi orang dan pengatur cahaya. Jika pada malam hari ada orang yang tidak diinginkan masuk kedalam bangunan tersebut, maka akan terdeteksi. Sistem juga akan mengatur penggunaan cahaya lampu pada siang hari dan malam hari secara optimal.

“ Peralatan ini dilengkapi dengan machine learning sehingga dapat dengan mudah memberi tahu jika ada penyusup pada malam hari melalui jaringan internet / intranet. Dan semua aktivitas bisa di analisa secara lebih mendalam karena data tersebut tersimpan di dalam database” ujar Ahmad Syukron Prasaja, Ketua Pusat Kajian Demografi.

Data tersebut kemudian diolah dengan metode exploratory data analysis. EDA tersebut yang menghasilkan luaran dalam bentuk grafis dan data analisis sehingga dapat mempermudah untuk di analisa dan kemudian diterapkan dalam bentuk pengembangan kebijakan penggunaan bangunan tersebut.

Peralatan ini walaupun dalam tahap uji coba lapangan, namun telah menggunakan konsep wireless sensor network (WSN) sehingga setiap device dapat saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain secara machine-to-machine. Pada pengembangan tahap kedua, akan digunakan lebih banyak sensor seperti sensor asap, arus listrik, voltase, suara, pengatur AC, lampu untuk mengatur sebagian aktivitas dari bangunan termasuk didalamnya menggunakan RFID sebagai akses masuk dan absensi pada bangungan.

Di Indonesia sudah ada beberapa gedung yang menerapkan konsep smart building, walau belum sepenuhnya. Konsep ini pada dasarnya merupakan konsep bangunan yang mengoptimalan teknologi Internet of Things dan Big Data untuk menghasilkan penggunaan gedung yang lebih hemat energi, SDM dan optimal dalam penggunaannya. Namun konsep bangunan smart building ini tidak murah, karena hampir seluruh kegiatan dalam smart building ini dilakukan otomatis tanpa adanya campur tangan manusia.

Element yang ada di dalam bangunan seperti cahaya lampu , keamanan pada pintu-jendela (security), pendingin ruangan (AC), asap rokok / kebakaran, suhu ruangan saling terkoordinasi dan terhubung dalam satu sistem otomatisasi yang disebut smart building.

Satpam Tenggelam Di Sugai Batanghari Ditemukan Tanpa Nyawa

Klik video dibawah untuk menonton berita selengkapnya. https://www.youtube.com/watch?v=g5NM1l0TCu0&feature=emb_title

Bupati Merangin Pimpin Rakor LPPK

MERANGIN - Bupati Merangin H Al Haris didampingi Wabup H Mashuri, memimpin jalannya rapat kerja (rakor) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK), di Aula Utama Kantor Bupati Merangin, Rabu (10/6).

Rakor yang diikuti satu orang utusan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tetap menerapkan keprotokolan kesehatan Covid-19 tersebut, disebut bupati bukan sebagai ajang mengevaluasi anggaran.

‘’Rakor ini cenderung sebagai media saya untuk menyampaikan kepada para pimpinan OPD, terhadap situasi dan kondisi anggaran terkini. Dimana dimasa pendemi Covid-19 semua anggaran OPD dikurangi,’’terang Bupati.

Namun demikian harap bupati, Pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik dan masing-masing OPD tetap bisa melayani masyarakat dengan sebaik mungkin, meskipun dengan kondisi anggaran yang jadi sangat terbatas.

"Jujur sekarang ini anggaran di OPD tinggal cukup untuk membayar gaji pegawai, tagihan listrik, air, telepon dan sedikit dana perjalanan dinas dalam daerah,’’terang Bupati usai memimpin jalannya rakor LPPK.

Tugas para pejabat di jajaran Pemkab Merangin jelas bupati, menyesuaikan kondisi anggaran yang ada dan mengikuti intruksi Pemerintah Pusat. Jangan mengeluh dan tetaplah bersemangat dalam bekerja.

"Untungnya sekarang ini, serapan anggaran di setiap OPD menjadi sangat tinggi, karena anggarannya dikurangi untuk Covid-19. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan pada anggaran perubahan,’’harap Bupati.

Bupati Tanjabbar Safrial Pimpin Langsung Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19

KUALA TUNGKAL (SR28) - Menyikapi adanya penambahan pasien Covid-19 di lingkup Tanjung Jabung Barat yang terbilang cukup tinggi belakangan ini, Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. Ir. H. Safrial MS pimpin langsung rapat satuan gugus tugas penanggulangan dan pencegahan covid 19 yang diselenggarakan di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Rabu (30/09).

Dalam rapat tersebut, Bupati menegaskan tim gugus tugas segera mengambil langkah antisipasi agar penyebaran covid 19 tidak semakin meluas. Menurutnya, pendirian pos pengawasan dan penegakan protokol kesehatan di terminal  pembengis, Pelabuhan Roro dan Lansdap dapat menjadi salah satu alternatif pencegahan penyebaran covid 19 di Tanjab Barat.

"Selain itu, perlu juga dilakukan penyiapan sarana prasarana ruang isolasi di gedung BLK, lembaga adat dan rumah sakit Surya Khairudin sebagai langkah antisipasi," tegas Bupati.

Lanjut Bupati,"Selain itu juga tingkatkan patroli dan himbauan kepada masyarakat, menutup tempat keramaian seperti WFC dan Alun-Alun yang berpotensi terjadinya penularan covid," tegas bupati.

Sementara SK Bupati terkait pembentukan Satuan Tugas Covid akan selesai dalam waktu dekat, termasuk Peraturan Bupati terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang penerapan dan penegakan protokol kesehatan di masyarakat

"Kedepannya, kita lakukan patroli dan berlakukan jam malam," tambahnya.

Bupati juga beharap jasa petugas medis sebagai garda terdepan dalam penanggulangan covid 19, dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

Bupati kembali menegaskan agar Gugus Tugas juga menyiapkan peti mati sebagai langkah antisipasi jika ada pasien covid 19 yang meninggal.

"Hal ini mengingat peti mati yang disediakan telah terpakai habis," pungkasnya.

Rapat Gugus Tugas ini turut dihadiri oleh Forkopimda, Kapolres Tanjab Barat, Dandim 0419 Tanjab, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Kepala RSUD, dan Kepala Puskesmas di lingkup Kabupaten Tanjab barat, serta undangan lainnya.(Sabri)

KPU Matangkan Sistem Aplikasi Si Rekap

JAMBI - Melalui aplikasi berbasis online Si Rekap diharapkan dapat mempercepat proses rekapitulasi data hasil pemungutan suara pada Pilkada serentak 2020 ini yang kahirnya akan berimplikasi memepercepat proses pengumuman pemenang pemilu.

Culture

- Advertisement -

Satgas Tepis Isu Ada Penambahaan Pasien Covid-19 dari Klaster DPRD Jambi

JAMBI - Dari pemeriksaan awal yang dilakukan kepada 14 anggota Komisi 1 dan 4 DPRD Jambi yang ikut melakukan perjalanan dinas tersebut, seluruhnya telah menunjukkan ahsil non reaktif pemeriksaan rapid test.

Kendati demikian, dari 14 anggota dewan itu diketahui ada yang telah melakukan peemriksaan uji swab Covid-19 secara mandiri.

Puluhan Wartawan Jambi Lakukan Rapid Test

JAMBI (SR28) - Puluhan wartawan Jambi mengikuti Rapid Tes yang digelar Pemerintah Provinsi Jambi, di Pendopo Halaman Kantor Gubernur Jambi, Kamis (17/9/2020).

Hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi karena buntut dari Walikota Jambi Sy Fasha yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 beberapa waktu yang lalu. Selain wartawan, puluhan pegawai Humas Pemprov Jambi juga dilakukan rapid test.

Puluhan Wartawan Jambi Lakukan Rapid Test

Puluhan Wartawan Jambi Lakukan Rapid Test

Posted by JAMBI28 TV on Thursday, September 17, 2020
Sumber: JAMBI28 TV

Nelayan Melihat Pesawat Jatuh Saat Hujan Deras di Sekitar Lokasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182

JAKARTA - Berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Transit Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Surachman mengatakan, nelayan Pulau Lancang mendengar ledakan di...
- Advertisement -

Must Read

Usai Upacara HUT RI, Bupati dan Ketua DPRD Serahkan Sertifikat Tanah Pemda Tebo

TEBO (SR28) - Usai upacara HUT RI ke 75 di kabupaten Tebo, Senin (17/8/2020), Panglima Komando Daerah Militer ll/ Sriwijaya yang diwakili oleh Dandim 0416/ BUTE Letkol Inf. Widi Rahman menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Bupati Sukandar. Penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas kerja sama dan dukungan dalam pelaksanaan tugas.

Kemudian dilanjutkan penyerahan Sertifikat Tanah Pemda Kabupaten Tebo dan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek dan Landreform yang secara simbolis diserahkan oleh Bupati Sukandar kepada Wakapolres Tebo, kemudian Ketua DPRD Tebo kepada Sekda Tebo, Kajari Tebo Kepada Kakan Kemenag Tebo, Dandim 0416/ BUTE kepada Perwakilan Desa Sumber Sari dan Kepala BPN Tebo kepada Perwakilan Desa Sapta Mulya.

Penyerahan sertifikat tanah Pemda Tebo

Sebelumnya upacara peringatan HUT RI ke 75 berlangusng khidmat meski digelar secara terbatas. Adapun Bupati Tebo, Dr. H. Sukandar, S. Kom., M. Si., memimpin Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-75 yang diselenggarakan di Lapangan Upacara Kantor Bupati Tebo.

Bupati Sukandar saat memmimpin upacara HUT RI ke 75

Penyelenggaraan upacara menyesuaikan dengan kondisi pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bertugas sebagai Komandan Upacara Kapten Inf. Wahid Nurohim dan Petugas Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, Sindi, SH., MH., serta pembacaan doa dipimpin Kakan Kemenag, Herman, S. Ag. MH.

Prosesi pengibaran bendera Merah Putih oleh petugas Paskribraka

Adapun peserta upacara pada kesempatan tersebut terdiri dari KODIM 0416/ BUTE, KOMPI Senapan B 142 (TNI-AD), Polres Tebo, Pejabat Eselon ll, lllA, dan lllB, Dinas Damkar dan Penyelamatan, Satpol PP, dan Dinas LH dan Perhubungan Kabupaten Tebo. Bupati Sukandar dan Wakil Bupati, Syahlan SH., diikuti Unsur Forkopimda, Sekda, Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD serta Pejabat Eselon lll Lingkup Pemkab Tebo seusai upacara mengikuti Upacara Peringatan Detik Detik Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-75 secara virtual dari Istana Negara. (Tim Liputan)

Astaga! Baru Seumur Jagung Jembatan Parit Azan Sudah Retak

KUALA TUNGKAL (SR28) - Jembatan rigit beton parit Azan Desa Harapan Jaya, Kecamatan Sebarang Kota, Kabupaten Tanjab Barat, baru seumur jagung sudah retak dibagian Oprit jembatan (Timbunan tanah).

Salah seorang warga Sebrang Kota, Saini menyebutkan bangunan jembatan parit Azan itu tidak sama dengan jembatan yang dibangun tahun lalu.

"Yang sudah dibangun di Sebrang Kota ini, dimana posisinya masih kokoh, beda dengan jembatan Parit Azan baru seumur jagung sudah retak dibagian opritnya. " ujarnya kepada SR28.

Baru seumur jagung, kondisi jembatan parit Azan sudah tampak retak

Terkait permasalahn jembatan Parit Azan, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Seberang Kota tersbeut, Aktivis Tanjab Barat, Anand Viqriza, SH. MH, juga angkat bicara. Ia mengatakan retaknya di bagian oprit jembatan kemungkinan diakbatkan tidak padatnya penimbunan tanah dibagian penurunan jembatan.

"Kalau kita lihat retak dibagikan oprit jembatan tersebut ini akibat tidak padatnya penimbunan di bagian penurunan jembatan, dan indikasinya itu ditimbun dengan tanah lokal, " ujarAnand.

Selain itu, kata Anand kurangnya pengawasan dari Dinas PUPR ini juga menjadi sebab bangunan jembatan parit Azan itu asal jadi saja.

"Karena kalau itu diawasi dengan benar tentu tidak terjadi penyipangan hingga terjadi retak bangunan dibagian oprit jembatan  tersebut, dan atau ada kerja sama terselubung oknum pengawas, oknum Dinas PUPR untuk meraup keuntungan yang besar,  karena ini ada indikasi korupsi yang disengaja dilakukan oleh pihak rekanan," tegas Anand. (Sabri)

Tinggi Air Sungai Batanghari di Kota Jambi Siaga 3

Tinggi Air Sungai Batanghari di Kota Jambi Siaga 3 https://www.youtube.com/watch?v=0cvpPzrmRO8&feature=emb_title

Pemerintah Kota Jambi Beli Alat PCR Covid-19

KOTA JAMBI - Untuk mneingkatkan kualitas penanganan Covid-19. Pemerintah Kota Jambi dalam waktu dekat akan membeli alat PCR termasuk mengaktifkan alat TCM di Rumah Sakit Umum Abdul Manap, Kota Jambi.

Gubernur Jambi Buka Ruang Aspirasi Masyarakat Terkait UU Cipta Kerja

JAMBI (SR28) - Penjabat Gubernur Jambi Restuardy Daud, bersama Forkopimda secara virtual Mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law di Ruang Rapat Gubernur Jambi, Rabu (14/10).

Hadir Menko Perekonomian, Mendagri, Menaker, Menkeu, Menteri LHK, Menteri ATR/Kepala BPN, Polri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang UU Cipta Kerja dengan materi sebenarnya bukan hoax.

"Undang-Undang Cipta Kerja sudah dibahas secara umum makanya ada beberapa naskah Omnibus Law dari beberapa UU menjadi satu hingga seperti pada bagian perizinan bisa lebih sederhana," jelas Mahfud MD.

Dalam keterangan Resmi Menko Polhukam terkait Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas Pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi dan kemudahan berusaha serta pemberantasan pungli dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan keberadaan Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait UU Cipta Kerja sepanjang itu dilaksanakan dengan damai dan menghormati hak-hak warga yang lain dan tidak mengganggu ketertiban umum.

"Unjuk rasa silakan dan yang anarkis ditangani dan negara harus diselamatkan," kata Mahfud MD.

Hadir Kapolda Jambi Irjen.Pol.Drs.Firman Santyabudi,M.Si, Danrem 042/Gapu Jambi Brigjen TNI M.Zulkifli, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Pj.Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Pihak Kejaksaan Tinggi Jambi.

Pjs. Gubernur Jambi dan jajaran Forkopimda Provinsi Jambi menyimak penjelasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang secara urgensi dan substansi disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Menko Perekonomian, Mendagri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Pejabat dari Mabes Polri, juga yang mewakili Panglima TNI dan Wakil Jaksa Agung serta dari pihak BIN.

"Pemerintah daerah tadi diwakili oleh asosiasi gubernur, asosiasi wali kota dan asosiasi bupati karena kita juga sama-sama terus mempelajari juga turut mencermati itu bersama teman-teman di provinsi," ungkap Ardy Daud.

Pjs. Gubernur Jambi akan menindaklanjuti terkait hal tersebut di daerah untuk membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat sebelum diimplementasikan atau akan diturunkan dalam beberapa regulasi atau Peraturan Pemerintah, Kepres, Permen, Peraturan Daerah.

"Tentunya perlu masukan dari kita semua jadi ada ruang bagi kita untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang terkait dengan aspirasi yang disampaikan selama ini kami di Provinsi Jambi mengajak seluruh masyarakat Jambi khususnya yang memiliki masukan atau aspirasi silakan nanti akan ada tim yang akan mengakomodir itu akan kami tindaklanjuti beberapa hari kedepan diharapkan sudah bisa berjalan," jelas Ardy Daud.

Menyikapi beberapa opini yang berkembang terkait UU Cipta Kerja ditengah masyarakat, selaku Pjs. Gubernur Jambi mengimbau kepada semua pihak untuk mencermati penerimaan informasi karena masih ada opini yang terbentuk tidak sesuai kondisi terkait.

"Mari kita pelajari bersama dan betul-betul cermati manakala ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi dan kami juga akan menginformasikan materi yang betul-betul sesuai dengan yang aslinya dan terakhir kepada pihak-pihak yang aspirasinya ingin disampaikan ada jalur melalui Uji Materi MK itu juga silahkan digunakan manakala itu diperlukan," kata Pjs.Gubernur Jambi.

Apresiasi Pjs.Gubernur Jambi kepada jajaran Forkopimda dan masyarakat atas situasi aman, terkendali, kondusif di Provinsi Jambi selama masa penyampaian aspirasi dari masyarakat.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada semua elemen masyarakat kemaren yang dapat menahan diri pada waktu menyampaikan aspirasi dan pendapat tidak bertindak bersifat anarkis berlebihan dan apresiasi kepada jajaran Forkopimda yang sigap di lapangan dalam beberapa hari terakhir dan kita juga berjuang menekan angka penyebaran Covid-19 ini merupakan tanggung jawab kita semua dan jangan dilupakan karena ini penting untuk kesehatan kita semua," ungkap Pjs.Gubernur Jambi.

Rapat virtual tersebut berlangsung empat jam lebih mendengarkan beberapa penjelasan Pemerintah Pusat untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat serta membuka ruang penyampaian aspirasi daerah.

Viral! Lebih Pilih Pelakor, Ayah Pukul Anak Istri Hingga Viral di Media Sosial

Unggahan pemilik akun Aurellia Renatha yang mengaku dianiaya oleh ayahnya sendiri gegara pelakor viral di media sosial.

Gadis cantik ini menyatakan, penganiayaan atas dirinya itu dilakukan di kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (24/7) malam.

Hal ini dibenarkan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono yang menyebut bahwa oknum polisi dimaksud adalah Kombes RD.

Sang oknum polisi perwira menengah itu menjabat sebagai sebagai Penyidik Utama TK. I Rowassidik Bareskrim Polri. Argo menyebut, Kombes RD diduga telah melakukan penganiayanaan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Buntut dari peristiwa itu, anak kandung Kombes RD melaporkannya ke Polsek Kelapa Gading. Akan tetapi, pelaporan itu disusul dengan Kombes RD yang juga mempolisikan anaknya sendiri.

Tonton video lengkapnya disini: https://jambi28.tv/lebih-pilih-pelakor-ayah-pukul-anak-istri-hingga-viral-di-media-sosial/

Lifestyle Magazine

RSUD Raden Mattaher Jambi Jamin Pembuangan Limbah B3 Aman

KOTA JAMBI (SR28) - Ditengah melonjaknya kasus baru Covid-19, pembuangan limbah hasil medis itu mejadi hal krusial. Kendati demikian, RSUD Raden Mattaher Jambi menjamin bahwa pengelolaan limbah B3 tersebut aman terkendali.

Sumber: JAMBI28 TV

Asrama Balai Diklat BPSDM Provinsi Jambi Siap Jadi Tempat Isolasi

JAMBI (SR28) - Gedung asrama Balai Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi sudah siap untuk menampung pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Jambi. Khususnya bagi pasien dengan status orang tanpa gejala (OTG).

Ribuan Buruh di Jambi Turun ke Jalan Menolak UU Cipta Kerja

JAMBI (SR28) - Ribuan buruh di Jambi turun ke jalan melaksanakan unjuk rasa menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Senin (12/10) mulai Pukul 10.30 Wib. Meski sempat diguyur hujan para buruh tetap semangat menyuarakan aspirasi mereka.

Provinsi Jambi Terima 64 SK Hutan Sosial Dari Pemerintah Pusat

Provinsi Jambi hanya mendapatkan SK hutan sosial sebanyak 64 SK dengan luasan sebesar 32.500 hektar bagi 9.424 Kepala Keluarga.

Aliansi Muslim Jambi Serukan Boikot Produk Prancis

KOTA JAMBI - Setelah Selesai melakukan shalat Jum’at ratusan masa yang tergabung dalam Aliansi Muslim Indonesia yang berjumlah ratusan umat muslim berkumpul di masjid agung al falah broni kota jambi,dan melakukan konvoi menuju tugu juang Sipin,tampak aksi tersebut dikawal oleh aparat kepolisian. Dalam orasinya, dihimbau untuk masyarakat muslim untuk tidak membeli dan memboikot produk – produk Prancis yang ada di Indonesia khususnya daerah Jambi.

Video News

- Advertisement -

Jambi28TV Sukses Gelar Podcast Bersama Fahri Hamzah

KOTA JAMBI (SR-28)- Nama  Fahri Hamzah tentu tidak asing dikalangan politisi, jurnalis, aktivis dan masyarakat Indonesia secara umum.  Dia dikenal sebagai salah satu politisi tanah air yang kritis, berani dan senantiasa menelurkan ide cerdas serta melawan arus ditengah gonjang-ganjing kebijakan yang akan dan telah diambil oleh Pemerintah yang berkuasa.

Fahri Hamzah dalam berbagai isu politik  juga sempat diisukan akan bergabung dengan partai lain.  Bahkan dia juga sempat ditawari untuk mengakuisisi partai yang sudah ada dengan sederet fasilitas kemudahan. Namun pria kelahiran NTB itu memilih jalan juang sendiri.  Bersama rekan sejawatnya Anis Matta, dia mendirikan partai politik baru yang dinamai Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia).

Berbekal pengalaman menjadi aktivis mahasiswa dan belasan tahun membesarkan partai tempat dia bernaung sebelumnya, Partai Gelora kian melesat meski baru di tahun pertama pendiriannya.

Bahkan, Fahri menyebut Partai Gelora adalah partai yang tumbuh secara digital dan menempatkan diri sebagai partai yang mudah diakses oleh siapapun untuk bisa bergabung, terutama milenial yang akrab dengan gawainya.

Pada hari minggu (1/11), Fahri Hamzah mendarat ke negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Fahri menyebut ini adalah lawatannya dalam berbagai hajat, mulai dari dukungan politik, acara keluarga hingga menjadi narasumber di media tv online lokal Jambi, JAMBI28TV.

Dalam acara podcast yang berlangsung 36 menit tersebut, Fahri Hamzah didapuk menjadi narasumber disandingkan dengan Ketua DPW Gelora Jambi, Mahyudi.

Diskusi podcast tampak sangat hidup tatkala Yandrik Ershad yang menjadi Host terus mengangkat isu-isu terkini terkait peran-peran milenial dalam konstalasi perannya terhadap negara.

Berikut videonya

https://youtu.be/qgov2g52_eU

Terbanyak!!! Hari ini Positif Covid 19 di Provinsi Jambi Bertambah 19 Orang

KOTA JAMBI (SR28)- Setelah berbagai relaksasi aktivitas diberbagai sektor, kasus Covid 19 di Provinsi Jambi mulai menunjukkan ledakannya.
Sore ini (4/8/2020) misalnya Juru Bicara Covid 19 Provinsi Jambi Johansyah menyebut ada 19 orang yang dinyatakan positif Covid 19 setelah melewati berbagai tahap uji medis.

Adapun 19 orang tersebut terdiri dari Kota Jambi,  Kabupaten Batanghari, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Tebo.

Berikut inisial mereka

MM (perempuan umur 43 tahun) dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif setelah Contact dengan Tenaga Administrasi RSUD Raden Mattaher Jambi

GD (laki-laki umur 13 tahun) dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah Contact dengan Pasien 152

MCI (perempuan umur 11 tahun) dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 152.

EM (laki-laki umur 72 tahun) dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 152

AP (laki-laki umur 18 tahun) dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 152.

YSR (laki-laki umur 52 tahun). Saat ini dia dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 151.

NAY (Perempuan umur  21 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 151.

NRD (perempuan umur  27 tahun). Saat ini dia dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 151

AY (laki-laki umur  20 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 151.

NAW (Perempuan umur  9 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 151.

11.DO (laki-laki umur  31 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 151.

MIS (laki laki umur  42 tahun). Saat ini dirawat di RSUD HAMBA. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 151.

SHY (laki-laki umur  21 tahun). Saat ini dirawat di RSUD HAMBA. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 151.

JKK (laki laki umur  31 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Abdul Thalib. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah pulang dari Babel.

JRD (Perempuan umur  24 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Abdul Thalib. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 127

IN (Perempuan umur  12 tahun). Saat ini dirawat di RSUD HAMBA. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 127.

17.DHM (Lakilaki umur  48 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Abdul Thalib.
. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 127.

RH (Perempuan umur  25 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Abdul Thalib. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan riwayat screening khusus Bappeda.

AAA (Laki-laki umur  13 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Sulthan Thaha. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah pulang dari Bogor

Muhammad Sidik

Bupati Tanjabbar Bersama Gubernur Jambi Tanam Mangrove di Sekitar Pelabuhan Roro

KUALA TUNGKAL (SR28) - Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. H. Safrial MS bersama Gubernur Jambi Fachrori Umar menanam pohon Mangrove di sekitaran pelabuhan Roro Kuala Tungkal dalam rangka peringatan Hari Mangrove Sedunia Tahun 2020, Senin (03/08/2020).

Kegiatan penanaman mangrove turut diikuti oleh Staf Khusus Menteri Lingkungan hidup bidang koordinasi dampak lingkungan, Kapolda Jambi, Danrem 042 Gapu, Forkompimda Provinsi Jambi, Kepala OPD Provinsi/ Kabupaten, Asisten, Pramuka, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Safrial memapaparkan singkat tentang kondisi geografis Tanjung Jabung Barat. Bupati juga sampaikan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki hutan Mangrove yang cukup luas.

"Keberadaan hutan Mangrove di Tanjung Jabung Barat sangat berharga sebagai sumber daya alam yang menyimpan banyak manfaat yang dan harus dijaga kelestariannya," ungkap Safrial.

Selain itu, Pemkab Tanjab Barat didukung Kementerian Pariwisata telah berupaya secara maksimal untuk mengangkat hutan mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

"Salah satunya dengan menjadi sebuah objek wisata tematik, yang memiliki nilai tambah yaitu dengan membuka dan membangun sarana dan prasarana penunjang ekowisata mangrove pangkal babu agar dapat dikunjungi dengan mudah dan nyaman oleh para wisatawan baik dalam maupun dari luar negeri bahkan juga para peneliti lingkungan hidup yang terkait dengan hutan mangrove untuk pengembangan ilmu pengetahuan," jelas Safrial.

"Jauh lebih penting kedepannya ekowisata hutan mangrove pangkal babu ini dapat senantiasa kita kembangkan dan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat luas melalui tumbuh kembangnya industri kecil yang menyediakan berbagai kerajinan cenderamata kuliner laut yang khas dan sebagainya," ujarnya.

Selain itu Safrial berharap  pemerintah provinsi Jambi dan pemerintah pusat melalui Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dapat mendukung pembangunan dan mendorong perkembangan ekowisata hutan mangrove pangkal babu itu.

Sementara itu, Gubernur Jambi H. Fachrori Umar M. Hum dalam sambutannya menyampaikan saat ini Pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap kelestarian hutan mangrove, mengingat banyaknya manfaat hutan mangrove khususnya bagi masyarakat sekitar.

Fachrori berharap melalui kegiatan peringatan hari mangrove sedunia ini, dapat menambah motivasi dalam rehabilitasi dan menjaga kelestarian hutan mangrove, khususnya di Provinsi Jambi.

"Provinsi Jambi memiliki hutan mangrove seluas 9.300 hektar, di Tanjung Jabung Barat 4.166, 65 hektar, melalui kegiatan ini, mari kita gelorakan semangat menanam mangrove untuk memberikan kontribusi dalam rehabilitasi dan kelestarian hutan mangrove," ujar Gubernur. (Sabri)

Ribuan Buruh di Jambi Turun ke Jalan Menolak UU Cipta Kerja

JAMBI (SR28) - Ribuan buruh di Jambi turun ke jalan melaksanakan unjuk rasa menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Senin (12/10) mulai Pukul 10.30 Wib. Meski sempat diguyur hujan para buruh tetap semangat menyuarakan aspirasi mereka.

Walikota Jambi Ucapkan Terima Kasih dan Apresiasi kepada Tenaga Kesehatan

KOTA JAMBI - Pemkot Jambi mengakui bahwa apa yang telah diberikan pemerintah khususnya bagi seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kota Jambi tak sebanding dengan capaian kinerja yang telah diberikan para tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19.

Untuk itu, Walikota Jambi memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Walikota juga mendoakan agar amal kebaikan yang telahh dilakukan seluruh tenaga kesehatan menjadi amal pahala yang tak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jika ASN Kedapatan Langgar Pemilu, Pemprov Jambi Serahkan ke Bawaslu

JAMBI (SR28) - Pemprov Jambi telah memberikan komitmen untuk menyerahkan seluruh proses pelanggaran pemilu yang diakukan oleh ASN apabila nantinya dalam proses masa kampanye ini ada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.

Nonton berita menarik lainnya di JAMBI28.TV
- Advertisement -

Music

Masih Lemahnya Kesadaran Masyarakat di Indonesia Dengan Terbukti Banyaknya Pelanggaran Terhadap Larangan Melakukan Kerumunan Pada Masa Pandemi Covid 19 Corona Virus

Oleh : Haidir S.Ag.,M.H.

Manusia saat ini tengah menghadapi suatu krisis global yang mungkin menjadi salah satu krisis terbesar dalam kehidupan manusia. Kondisi ini menuntut setiap elemen masyarakat, pemerintah, dan elit politik untuk bersinergi dalam mengatasi kompleksitas implikasi yang ditimbulkan dari mulai kesehatan, ekonomi, sosial politik, sampai budaya. Karena Persebaran pandemi Covid-19 yang semakin meluas menyebabkan krisis kesehatan nasional bahkan global. Pemerintah Indonesia telah menyatakan status kedaruratan kesehatan pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Akan tetapi krisis kedaruratan semacam ini tidak bisa dipandang sederhana. Karena situasi kedaruratan (state of emergency) memberikan kekuasaan luar biasa kepada negara yang tidak dimiliki ketika situasi normal, hal ini lazim disebut sebagai Emergency Power.

Untuk menangani wabah tersebut, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang dipilih pemerintah. Aparat kepolisian pun dikerahkan dalam mengatasi wabah virus corona di Tanah Air. Secara garis besar, polisi bertugas dalam membubarkan kerumunan massa, menangani penyebar berita bohong atau hoaks, serta penimbun bahan pokok.

Awalnya, Kapolri mengeluarkan Maklumat Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Melalui maklumat yang ditandatangani Idham pada 19 Maret 2020, Kapolri meminta masyarakat tidak berkerumun.

Adapun, tindakan pengumpulan massa terdiri atas empat hal.

Pertama, pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Kedua, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga. Ketiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan.

Keempat, unjuk rasa, pawai dan karnaval. Terakhir, kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa.

Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan penyakit zoonosis, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu :

1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)

Kapolri pun juga mengeluarkan telegram bagi jajarannya, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020, ancaman pidana bagi mereka yang melawan imbauan polisi untuk membubarkan diri bertambah. "Menolak atau melawan petugas yang berwenang sebagaimana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218 KUHP dan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagaimana UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) dan (2),"

Dalam Pasal 14 ayat 1 UU tentang Wabah Penyakit Menular disebutkan, siapa saja yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000. Sementara, Pasal 14 ayat 2 UU yang sama menuliskan, bagi siapapun yang karena kealpaannya mengakibatkan terhalanginya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam hukuman kurungan enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000. Polisi mengantisipasi bentuk pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi selama PSBB antara lain kejahatan yang terjadi pada saat arus mudik (street crime), kerusuhan/penjarahan yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pmberatan. Tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363, 365, 406, dan 170 KUHP.

Bentuk kejahatan lainnya, yakni upaya menghambat kemudahan akses sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 77 juncto Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 79 Ayat (1) dan (2). Kemudian, ancaman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi atau melanggar penyelenggaraan kesehatan seperti tertuang Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Namun kenyataannya ditengah Langkah hukum yang telah diambil pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid 19 masih saja banyak  masyarakat tidak mematuhinya. Meskipun penyebaranCovid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat tetapi dengan  berbagai upaya yang berbentuk himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya.

Berbagai hoax mengenai kondisi cuaca dan iklim di Indonesia sebagai kondisi yang tidak akan menimbulkan penyebaran luas atau hoax terkait ramuan ataupun obat-obatan yang dianggap dapat mencegah timbulnya Covid 19 ternyata mampu mempengaruhi masyarakat untuk tidak sepenuhnya menganggap virus ini sebagai ancaman sehingga masih banyaknya pelanggran pelangran emnegenai protocol kesehtan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, Pemerintah telah dan selalu menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap disiplin dalam menjaga kesehatan dan menjalankan pola hidup yang sehat. Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat tetap melakukan physical distancing dan mengikuti berbagai protokol kesehatan demi mencegah penularan Virus Covid-19 ini. Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuat empat strategi untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus Corona COVID-19 salah satunya penggunaan masker. Masyarakat diwajibkan menggunakan masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Diharapkan agar dengan memakai masker mata rantai penularan COVID-19 mampu dicegah dan perkembangannya dapat diminimalisir dan bahkan dimusnahkan.

Sayangnya, sekalipun Pemerintah telah melakukan edukasi dan sosialisasi tentang Covid-19, mengubah perilaku individu dari masyarakat ternyata tidaklah mudah. Banyak warga yang masih mengacuhkan peringatan Pemerintah. Di banyak tempat, penerapan New Normal justru difahami dan dijalankan oleh banyak warga dengan cara normal seperti layaknya seperti sebelum dilanda Virus Covid-19. Padahal, sebagai warga negara Indonesia yang baik, adalah wajib hukumnya mematuhi aturan Pemerintahan yang ada untuk kebaikan masayrakat itu sendiri. Apalagi kini wabah Covid-19 sedang menunjukkan taringnya. Karenanya, seluruh masyarakat indonesia diharapkan berperan aktif menjalani segala anjuran dan aturan terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sedini mungkin.

Terkait dengan hal tesrebut, dibutuhkan penegakan hukum sanksi denda yang tegas bagi yang melanggar protokol kesehatan berupa penggunaan masker umumnya di Provinsi Jambi dan khususnya di Kabupaten Merangin agar masyarakat sadar akan pentingnya meminimalisir tiap harinya kasus positif Covid-19 di Indonesia. Namun ketegasan di sini juga perlu dibarengi dengan kebijaksanaan dari Pemerintah Kabupaten Merangin agar pesan-pesan dari pemegang kekuasaan dapat didengar dan anjurannya dapat dilaksananan. Sikap Pemerintah seperti ini sangat urgen di saat-saat suasana kehidupan masyarakat tidak kondusif dan tampak tidak menentu akibat wabah Covid-19 dengan segala akibat buruknya dan sisi negatifnya yang sangat berpenguh terutama dibidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan juga pendidikan masyarakat.

Dampak Corona, Penerimaan Pajak Kota Jambi Masih Rendah

KOTA JAMBI - Belum maksimalnya realisasi Pendapatan Daerah itu, juga akibat dari kebijakan pembebasan pajak beberapa sektor yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi, lantaran untuk menghentikan sementara kegiatan di masa awal kehadiran virus corona.

Bawaslu Tanjabbar: Tolak Money Politic

Bawaslu Tanjabbar menolak money politic. Pemberi dan penerima bisa dipidana UU  Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Tertular Dari Istri, Kalapas Klas IIA Jambi Positif Terkena Covid-19

KOTA JAMBI (SR28)- Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas IIA Jambi, Yusran Saad, telah dinyatakan positif Covid-19 sejak tanggal 30 Juli lalu. Ketika  dimintai konfirmasi oleh awak media dia mengaku terpapar virus itu dari isterinya yang baru berpergian dari luar daerah.

“Ya, Saya positif Corona. Saya dinyatakan positif akhir bulan lalu, kalau untuk isteri saya sudah menjalani isolasi di rumah sakit umum Abdul Manap, saat ini saya juga sedang menjalani isolasi mandiri,” kata Yusran seperti dilansir dari rubrikjambi.com

Kepala Divisi Pemasyarakat Kanwil Kemenkumham Jambi Maizar membenarkan terkait Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas IIA Jambi, Yusran Saad, telah dinyatakan positif Covid-19 sejak tanggal 30 Juli lalu.

Maizar menyatakan dirinya maupun seluruh pegawai Kanwil kemenkumham Jambi, siap di rapid test maupun diuji swab.

“Saya sendiri pengen dirapid test, apalagi saya sering olahraga tennis bersama dengan kalapas sebelum beliau dinyatakan positif,”terangnya

Maizar menambahkan, bahkan saat ini seluruh lapas sudah melaksanakan tatanan new normal dengan menerima tahanan yang baru dari pengadilan, serta telah menyiapkan dan melaksanakan protokol kesehatan, seperti menyiapkan ruang isolasi , hand Sanitizer maupun air cuci tangan.

Namun demikian, dia sendiri tidak bisa mengambil keputusan lapas Klas IIA Jambi, apakah ada pembatasan atau tidak dalam menerima tahanan untuk kedepannya.”

Muhammad Sidik

Sport News

Mengenal Batik Asal Jambi Yang Memikat Hati

KOTA JAMBI (SR28) - Batik Jambi merupakan warisan budaya asli dari Provinsi Jambi. Batik Jambi juga merupakan batik tertua di Sumatera yang keindahannya selalu memikat para pecinta batik nusantara.

Pengusngsi Banjir di Jambi Mulai Terserang Penyakit Gatal-gatal Hingga Kekurangan Air Bersih

BATANGHARI - Banjir yang melanda 7000 rumah warga di 7 kecamatan di kabupaten Batanghari, Jambi membuat sebagian warga telah mengungsi ke tenda-tenda pengungsian yang sudah disiapkan petugas BPBD dan Dinas Sosial.

Warga mengaku telah mengungsi sejak 3 hari terakhir, mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih serta mulai terserang berbagai penyakit, terutama penyakit gatal-gatal, flu dan muntah-muntah karena masuk angin.

Petugas Medis Positif Covid-19, Layanan IGD RSUD Abdul Manap Kota Jambi Sementara Ditutup

KOTA JAMBI (SR28) - Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD Abdul Manap Kota Jambi ditutup hingga satu minggu kedepan. Penutupan layanan kesehatan bagi masyarakat tersebut lantaran tiga petugas IGD terkonfirmasi positif Covid-19.

Sumber: JAMBI28 TV
- Advertisement -

KPU Tanjab Barat Tetapkan Nomor Urut Paslon Pilkada 2020

KUALA TUNGKAL (SR28) - Pengambilan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh KPU Tanjab Barat di Aula Tungkal Hotel secara Live di Facebook dan Instragram telah menetapkan paslon Mulyani dan Amin dengan nomor urut 1,kemudian Ustadz Anuar Sadar dan Hairan dengan nomor urut 2,sedangkan Muklis dan Supadi ditetapkan nomor urut 3.

Penetapan nomor urut tersebut langsung ditetapkan oleh ketua KPU Tanjab Barat Hairuddin Kamis (24/09) digedung aula Tungkal Hotel, jalan Panglima Camara, Kecamatan Tungkal Ilir, dan dihadiri Pasangan Calon, serta Partai pengusung juga LO. (Sabri)

3 Hari Hilang Di Sungai Kumpeh, Korban Tenggelam Berhasil Dievakuasi Tim Basarnas

MUARO JAMBI (SR28) - Kantor SAR Jambi berhasil menemukan satu orang korban yang dikabarkan telah 3 hari hilang di sungai Kumpeh, desa Pemunduran, kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Saat ditemukan, korban dalam keadaan tersangkut diantara tumpukan sampah dan rumput di tepi sungai. Oleh tim SAR jasad korban kemudian langsung dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan.

Nonton berita menarik lainnya di JAMBI28 TV

Pemkab Tanjab Barat Targetkan SAKIP 2020 Peroleh Nilai BB

KUALA TUNGKAL  (SR28)- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai agenda reformasi birokrasi, Pemkab Tanjab Barat mengikuti rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara virtual di Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjab Barat, Kamis (10/9).

Rakor bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ini dipimpin langsung Bupati Dr. Ir. H. Safrial, MS dan diikuti oleh Tim SAKIP Kabupaten,  12 OPD sample evaluasi SAKIP, 15 OPD Sample evaluasi Reformasi Birokrasi, Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, Tim Asesor PMPRB Tanjab Barat dan OPD terkait pengisian LKE Pusat.

Bupati dalam paparannya mengungkapkan semua rekomendasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP oleh Kemenpan RB telah ditindaklanjuti seluruhnya dan progress tindak lanjut telah terpenuhi. Penyempurnaan mendasar juga telah dilakukan pada dokumen perencanaan dengan merevisi RPJMD Tanjab Barat 2016-2021 di tahun 2017."Evaluasi capaian kinerja juga dipimpin langsung oleh Bupati.

"Saya selenggarakan kegiatan ekspos capaian kinerja OPD terhadap RPJMD yang saya pimpin langsung," papar Safrial kepada tim evaluator Kemenpan RB.

Selanjutnya Bupati Safrial juga memaparkan capaian-capaian pemkab Tanjab Barat dalam implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi. Seperti penghapusan kegiatan inefisiensi dalam penyusunan RKPD 2019 serta capaian kinerja ekonomi makro daerah.

Safrial mengharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur melalui reformasi birokrasi.

"Di tahun 2020 ini pemkab menargetkan hasil evaluasi SAKIP meraih prediket BB atau minimal mendapat B," tandasnya. (Sabri)

Gara-gara Cemburu, Seorang Pria di Jambi Bunuh Mantan Tetangganya

KOTA JAMBI (SR28) - Seorang pria di Kota Jambi tega menghabisi nyawa seorang pria yang adalah mantan tetangganya karena terbakar api cemburu. Kejadian penikaman terjadi di kelurahan Thehok, kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu malam.

Saat kejadian, korban sedang menonton tv di rumahnya dan dengan tiba-tiba pelaku datang dan langsung menikam korban sebanyak 7 tusukan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Gara-gara Cemburu, Seorang Pria di Jambi Bunuh Mantan Tetangganya

Gara-gara Cemburu, Seorang Pria di Jambi Bunuh Mantan Tetangganya

Posted by JAMBI28 TV on Friday, September 18, 2020
Sumber: JAMBI28.TV

TV

Langgar Aturan Kampanye, Bawaslu Copot Paksa Stiker-stiker Calon Gubernur Jambi

KOTA JAMBI (SR28) - Bawaslu Kota Jambi mencopot paksa puluhan stiker calon Gubernur Jambi yang terpasang di angkutan kota (Angkot). Hal tersebut lantaran melanggar pasal 26 PKPU Nomor 11 tahun 2020 tentang pemasangan APK di area publik termasuk angkot.

Ini Harapan Ketua DPRD Tebo pada HUT RI ke-75

TEBO (SR28) - Ketua DPRD Tebo Mazlan menghadiri upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-75. Upacara dilaksanakan di lapangan kantor bupati Tebo, Senin (17/8/2020).

Foto bersama usai upacara HUT RI ke 75

Upacara peringatan HUT RI ke 75 berlangsung khidmat. Bupati Sukandar naik ke mimbar memimpin jalannya upacara. Dia tampak memakai pakaian dinas Bupati Tebo berwarna putih lengkap dengan atribut pakaian.

Bupati Sukandar memimpin upacara HUT RI ke 75

Usai upacara, pada moment kemerdekaan kali ini Ketua DPRD mengucapkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-75. Ia berharap tetap terbangunya Indonesia dengan SDM yang unggul dan masyarakat dapat saling menyelamatkan dan mengasihi di tengah pandmei glbal Covid-19.

"Selamat HUT RI ke 75, kita berharap terbangunya Indonesia dengan SDM yang unggul dan masyarakat dapat saling menyelamatkan, mengasihi dan bergotong royong di tengah pandemi global Covid-19 ini," ujar Mazlan.

Ketua DPRD Tebo serahkan sertifikat tanah Pemda Tebo

Pada kesempatan itu pula, ketua DPRD Tebo turut mendampingi Bupati Tebo dalam menyerahkan sertifikat tanah Pemda Kabupaten Tebo dan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek dan Landreform yang secara simbolis diserahkan oleh Bupati Sukandar kepada Wakapolres Tebo, kemudian Ketua DPRD Tebo kepada Sekda Tebo, Kajari Tebo Kepada Kakan Kemenag Tebo, Dandim 0416/ BUTE kepada Perwakilan Desa Sumber Sari dan Kepala BPN Tebo kepada Perwakilan Desa Sapta Mulya. (Tim Liputan)

Petugas paskibraka saat akan menaikkan bendera merah putih

Terbanyak!!! Hari ini Positif Covid 19 di Provinsi Jambi Bertambah 19 Orang

KOTA JAMBI (SR28)- Setelah berbagai relaksasi aktivitas diberbagai sektor, kasus Covid 19 di Provinsi Jambi mulai menunjukkan ledakannya.
Sore ini (4/8/2020) misalnya Juru Bicara Covid 19 Provinsi Jambi Johansyah menyebut ada 19 orang yang dinyatakan positif Covid 19 setelah melewati berbagai tahap uji medis.

Adapun 19 orang tersebut terdiri dari Kota Jambi,  Kabupaten Batanghari, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Tebo.

Berikut inisial mereka

MM (perempuan umur 43 tahun) dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif setelah Contact dengan Tenaga Administrasi RSUD Raden Mattaher Jambi

GD (laki-laki umur 13 tahun) dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah Contact dengan Pasien 152

MCI (perempuan umur 11 tahun) dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 152.

EM (laki-laki umur 72 tahun) dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 152

AP (laki-laki umur 18 tahun) dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 152.

YSR (laki-laki umur 52 tahun). Saat ini dia dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 151.

NAY (Perempuan umur  21 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 151.

NRD (perempuan umur  27 tahun). Saat ini dia dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 151

AY (laki-laki umur  20 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 151.

NAW (Perempuan umur  9 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 151.

11.DO (laki-laki umur  31 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 151.

MIS (laki laki umur  42 tahun). Saat ini dirawat di RSUD HAMBA. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 151.

SHY (laki-laki umur  21 tahun). Saat ini dirawat di RSUD HAMBA. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 151.

JKK (laki laki umur  31 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Abdul Thalib. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah pulang dari Babel.

JRD (Perempuan umur  24 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Abdul Thalib. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 127

IN (Perempuan umur  12 tahun). Saat ini dirawat di RSUD HAMBA. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 127.

17.DHM (Lakilaki umur  48 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Abdul Thalib.
. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan pasien 127.

RH (Perempuan umur  25 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Abdul Thalib. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah kontak dengan riwayat screening khusus Bappeda.

AAA (Laki-laki umur  13 tahun). Saat ini dirawat di RSUD Sulthan Thaha. Dia dinyatakan positif Covid 19 setelah pulang dari Bogor

Muhammad Sidik

Bupati Tanjabbar Dampingi Gubernur Salurkan JPS

TANJAB BARAT (SR28) - Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. Ir. H Safrial  MS, dampingi Gubernur Jambi Fachrori Umar salurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap kedua untuk warga terdampak Covid-19 di Kecamatan Tebing Tinggi, Senin (12/07/2020).

Disampaikan Kadis Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Jambi, Arif Munandar, penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap kedua ini  sama seperti alokasi tahap pertama, yaitu 3523 Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

Arif Munandar juga mengatakan, keterlambatan penyaluran JPS tahap kedua ini disebabkan terkendala pada tumpang tindihnya data yang diterima. Namun, dikatakan Arif, Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah data yang terbaik. Selain itu ditambahkannya, Kabupaten Tanjab Barat sudah mendapat apresiasi dari BPKP dalam melakukan rinsing data.

"Karena datanya terbaik, yang kedua kemarin BPKP juga sudah mengapresiasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat," ujar Arif.

Pada kesempatan yang sama Bupati Safrial juga mengatakan, terlambatnya penyaluran JPS di Tanjab Barat memang disebabkan adanya tumpang tindih data. Namun dijelaskan Safrial, bahwa permasalahan data dapat diselesaikan dengan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial, Camat, Kades dan ketua RT sehingga didapatkan data Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang akurat untuk tahap kedua ini.

"Alhamdulillah, di Tanjab Barat ini, dengan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial, Camat, Kades dan ketua RT, sehingga tidak banyak terjadi kesalahan data," ujarnya.

Terkait era new normal, Bupati juga mengajak kepada masyarakat untuk mengikuti himbauan Pemerintah dalam disiplin penerapan protokol kesehatan.

"Kalau kita ingin pandemi ini cepat berlalu, ya kita harus disiplin ikuti himbauan pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan," ajak Safrial.

Sementara itu, Gubernur Jambi Fachrori Umar dalam penyampaiannya mengatakan, dengan diserahkannya JPS bagi masyarakat yang terdampak covid 19 ini diharapkan mampu meredam lonjakan permintaan bahan pangan, dan meringankan beban kelompok penerima manfaat.(Sabri)